MEDAN, GEMADIKA.com – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sumut. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyatakan kesiapan untuk mendukung program-program penanganan narkoba, termasuk dari sisi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol. Tatar Nugroho beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (2/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menekankan pentingnya langkah terpadu dan intervensi yang terfokus pada daerah-daerah yang selama ini menjadi jalur masuk dan pusat peredaran narkoba di Sumatera Utara.
“Pada pertemuan ini, saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat, khususnya difokuskan pada beberapa daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba,” ujar Bobby Nasution.
Menurut Bobby, peredaran narkoba saat ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Ia menilai narkoba semakin mudah diakses karena harga yang relatif terjangkau dan telah menyasar kelompok usia muda hingga pelajar.
Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumut berencana memperbanyak kegiatan positif di tengah masyarakat, terutama di wilayah yang dianggap rawan peredaran narkoba. Selain itu, edukasi mengenai bahaya narkoba juga akan diperkuat melalui berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan.
Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya pemberantasan narkoba, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan dan pencegahan narkoba secara luas.
Terkait kebutuhan anggaran yang dihadapi BNNP Sumut, Bobby menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol. Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi di Indonesia.
“Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen yang menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa,” ungkap Tatar.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Sumatera Utara menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya peredaran narkoba. Posisi wilayah yang strategis serta adanya sejumlah jalur masuk yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.
Menurut Tatar, pada tahun 2025 penyalahgunaan narkoba masih didominasi kelompok usia produktif antara 15 hingga 45 tahun. Namun saat ini tren penyalahgunaan mulai mengarah ke kelompok usia yang lebih muda, termasuk anak-anak usia sekolah.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut terus berupaya memperkuat pengawasan dan penindakan di wilayah-wilayah yang menjadi pintu masuk peredaran narkoba serta kawasan pedesaan yang mulai terdampak. Upaya tersebut disebut mulai menunjukkan hasil positif dengan adanya penurunan peredaran di beberapa wilayah.
“Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Gubernur. Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa,” katanya.
Kolaborasi antara Pemprov Sumut dan BNNP diharapkan mampu memperkuat langkah pencegahan, rehabilitasi, serta pemberantasan narkoba secara berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat Sumatera Utara.
