JAKARTA, GEMADIKA.com – Usulan terkait penyediaan rokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencuat dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dan jajaran Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Andi Yuliani Paris, mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan ruang bagi industri hasil tembakau untuk memproduksi varian rokok dengan harga yang lebih ramah di kantong masyarakat kelas menengah ke bawah.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama enam direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin (15/6/2026).
Menurut Andi, langkah tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk merespons kondisi daya beli masyarakat yang saat ini dinilai mengalami tekanan. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat membantu meningkatkan utilisasi pabrik rokok sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan pekerjaan di sektor industri tembakau.
Ia menilai industri hasil tembakau masih memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penerimaan negara maupun penyerapan tenaga kerja.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi XI DPR RI juga menyoroti penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan terkait produksi rokok dengan batas tertentu, khususnya bagi pabrik yang memproduksi di bawah tiga miliar batang per tahun.
DPR mendorong agar regulasi tersebut dapat dikaji kembali guna memberikan ruang yang lebih luas bagi industri hasil tembakau, terutama perusahaan skala kecil dan menengah yang dinilai menghadapi tantangan dalam mempertahankan operasional usahanya.
Usulan tersebut memunculkan beragam tanggapan di tengah upaya pemerintah menekan angka konsumsi rokok melalui kebijakan cukai dan pengendalian produk tembakau. Sejumlah pihak menilai perlunya keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri yang menyerap jutaan tenaga kerja.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan terkait usulan tersebut. Namun, pembahasan mengenai kebijakan industri hasil tembakau diperkirakan akan terus menjadi perhatian dalam penyusunan strategi fiskal dan pengelolaan penerimaan negara ke depan.
