JAKARTA, GEMADIKA.com – Terhentinya aktivitas produksi Pabrik Gula PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Kabupaten Blora akibat kerusakan sistem boiler mendapat perhatian serius dari DPR RI. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada petani tebu, tetapi juga mengancam perputaran ekonomi daerah yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah serta menyentuh puluhan ribu masyarakat yang bergantung pada sektor pergulaan.
Permasalahan tersebut disampaikan oleh perwakilan Paguyuban Petani Tebu Kabupaten Blora dalam pertemuan dengan Fraksi PKB DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, menegaskan bahwa petani tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan akibat terhentinya operasional pabrik gula. Menurutnya, pemerintah perlu segera hadir untuk memastikan hasil panen petani tetap terserap dan memberikan kepastian usaha bagi para petani tebu.
”Kami akan membawa persoalan ini ke forum rapat kerja bersama Menteri Pertanian dan Perum Bulog. Situasi yang dihadapi petani tebu di Blora membutuhkan perhatian dan penanganan segera,” ujar Rina.
Koordinator Paguyuban Petani Tebu Blora, Exi Wijaya, menjelaskan bahwa berhentinya operasional pabrik telah memengaruhi roda ekonomi daerah yang selama ini ditopang oleh aktivitas industri gula. Ia memperkirakan nilai perputaran ekonomi yang terdampak mencapai sekitar Rp500 miliar.
Selain itu, sekitar 40 ribu masyarakat yang terlibat dalam rantai usaha pergulaan, mulai dari petani, pekerja, hingga pelaku usaha pendukung lainnya, ikut merasakan dampak kondisi tersebut. Tidak sedikit pekerja yang kini khawatir kehilangan sumber pendapatan akibat menurunnya aktivitas perusahaan.
Karena pabrik tidak dapat beroperasi secara normal, petani terpaksa mengirimkan hasil panen tebu ke sejumlah pabrik gula di luar Kabupaten Blora. Kondisi ini menyebabkan biaya transportasi meningkat dan berdampak pada berkurangnya keuntungan yang diterima petani.
Exi berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa bantuan atau subsidi transportasi agar petani tidak semakin terbebani selama kondisi darurat ini berlangsung.
”Kami berharap ada kebijakan yang dapat membantu biaya pengiriman tebu ke luar daerah. Jika tidak ada dukungan, sebagian besar hasil yang diperoleh petani akan habis untuk menutup ongkos distribusi,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Rina Sa’adah menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor pangan tidak boleh hanya terfokus pada komoditas beras. Menurutnya, industri gula juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus menopang kesejahteraan petani.
Ia berkomitmen mendorong Kementerian Pertanian dan Perum Bulog untuk turun langsung ke Kabupaten Blora guna mencari solusi yang dapat diterapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
”Pabrik gula merupakan bagian penting dalam mata rantai usaha tebu. Ketika pabrik berhenti beroperasi, dampaknya langsung dirasakan oleh petani dan masyarakat sekitar. Kami akan mengawal agar ada kepastian kebijakan, dukungan infrastruktur, serta langkah nyata untuk menjaga keberlangsungan industri gula yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat,” tegasnya.
