JAKARTA, GEMADIKA.com – Sejumlah investor dan pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan protes terkait belum beroperasinya fasilitas dapur yang telah dibangun serta belum adanya kepastian pembayaran setelah hampir tujuh bulan menunggu.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para investor yang mengaku telah mengeluarkan dana besar untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai program pemerintah. Sebagian besar fasilitas tersebut disebut telah selesai dibangun sejak Desember 2025, namun hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal.
Para investor mengungkapkan bahwa pembangunan dapur dilakukan menggunakan modal pribadi hingga pinjaman perbankan dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah untuk setiap unit. Akibat belum beroperasinya fasilitas tersebut, mereka mengaku harus menanggung beban finansial yang terus bertambah, termasuk kewajiban pembayaran cicilan dan bunga pinjaman.
Selain persoalan pembayaran, para pengelola juga menyoroti adanya perubahan petunjuk teknis yang dinilai berdampak pada kelangsungan proyek. Sejumlah investor mengaku sebelumnya mendapat informasi bahwa dana akan dicairkan setelah pembangunan fisik dapur selesai. Namun, kebijakan dan mekanisme yang berlaku di tingkat pusat disebut mengalami perubahan sehingga proses pencairan dan operasional menjadi tertunda.
Situasi tersebut semakin diperumit dengan kebijakan moratorium atau penghentian sementara penambahan dapur baru yang diterapkan Badan Gizi Nasional. Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari evaluasi tata kelola program dan penataan anggaran pasca mencuatnya kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program di lingkungan BGN.
Para investor memperkirakan total nilai investasi yang terdampak mencapai ratusan miliar rupiah. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait nasib dapur-dapur yang telah dibangun agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pemerintah tidak menghentikan program secara keseluruhan. Menurutnya, persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan evaluasi dan penataan mekanisme pelaksanaan, khususnya untuk dapur yang berada di wilayah 3T.
BGN juga menyatakan telah menerima perwakilan investor untuk berdialog dan mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan. Pemerintah berkomitmen mencari solusi melalui koordinasi dengan DPR RI serta berbagai pihak terkait guna merumuskan regulasi dan skema pendanaan yang dapat memberikan kepastian bagi investor yang telah terlanjur membangun fasilitas dapur.
Para investor berharap hasil pembahasan tersebut dapat segera menghasilkan keputusan konkret sehingga program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
