Ratusan Mahasiswa di Kudus Demo Tolak Program MBG, Soroti Kebijakan Ekonomi hingga Lingkungan

KUDUS, GEMADIKA.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu (AMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kudus, Selasa sore. Aksi tersebut diwarnai penyampaian berbagai tuntutan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam aksinya, massa menyuarakan penolakan terhadap program MBG yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Para mahasiswa juga membawa sejumlah poster bernada kritik yang dipasang di pagar kantor bupati. Beberapa di antaranya bertuliskan “Mandat Rakyat, Kerja Tertutup”, “Sutopo Dewan Anti Kritik”, serta “Aparat Menjaga Keamanan, Bukan Menjaga Kekuasaan”.

Sejumlah Tuntutan Mahasiswa

Perwakilan massa aksi, Nurrohmah Tanaya, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.

Pertama, mahasiswa mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai perlu dikaji ulang.

Kedua, mereka menuntut peningkatan dan perlindungan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

Soroti DBHCHT dan Lingkungan

Selain itu, massa aksi juga menyoroti pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Mahasiswa juga menekankan pentingnya prioritas pembangunan sumber daya manusia melalui:

peningkatan kesejahteraan guru
pemberian beasiswa daerah
penguatan riset dan inovasi

Tak hanya itu, mereka turut menyuarakan penghentian aktivitas tambang ilegal serta mendesak pemerintah untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan.

Aksi Berlangsung Tertib

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan relatif tertib. Hingga berita ini diturunkan, massa masih menunggu tanggapan dari pihak pemerintah daerah terkait tuntutan yang disampaikan.

Dilansir dari Radarkudus.