CIREBON, GEMADIKA.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, menjadi sorotan publik setelah komentar yang diduga merendahkan fisik seorang ibu rumah tangga pengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial.
Polemik tersebut bermula saat seorang ibu rumah tangga bernama Made Nok mengikuti aksi demonstrasi yang digelar Aliansi BEM Cirebon Raya di depan DPRD Kota Cirebon. Dalam orasinya, Made menyampaikan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan meminta pemerintah lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami hanya butuh pendidikan murah, kesehatan murah, sandang dan pangan murah. Hentikan MBG,” ujar Made dalam aksi tersebut.
Video orasi itu kemudian beredar luas di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Namun perhatian publik justru tertuju pada sebuah komentar yang muncul dari akun media sosial yang dikaitkan dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
Dalam tangkapan layar yang beredar, akun tersebut menuliskan komentar yang dinilai bernada menghina fisik Made Nok.
“Lagian siapa yang mau ngasih lo makan? Udah gembrot!” tulis akun tersebut.
Meski komentar itu kemudian dihapus, tangkapan layar sudah telanjur tersebar dan memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Banyak warganet menilai komentar tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya mampu merespons kritik masyarakat dengan argumentasi dan pendekatan yang lebih bijak.
Sejumlah pihak juga menilai komentar tersebut berpotensi mengarah pada tindakan body shaming atau perundungan terhadap kondisi fisik seseorang. Selain itu, tindakan tersebut dianggap tidak sejalan dengan etika komunikasi yang seharusnya dijunjung oleh pejabat negara.
Kontroversi semakin meluas karena terjadi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menjadi bahan diskusi dan kritik masyarakat.
Menanggapi ramainya reaksi publik, Nana Kencanawati akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Sementara itu, akun media sosial yang dikaitkan dengannya diketahui menutup kolom komentar setelah unggahan tangkapan layar tersebut viral.
Peristiwa ini kembali memunculkan perdebatan mengenai pentingnya etika komunikasi pejabat publik dalam menghadapi kritik masyarakat. Banyak pihak berharap para pemangku kebijakan dapat menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi dan menjawabnya melalui dialog yang konstruktif, bukan dengan serangan personal.
Kasus tersebut juga menjadi pengingat bahwa ruang digital saat ini menjadi bagian penting dari pengawasan publik terhadap perilaku dan pernyataan para pejabat negara.
