JAKARTA, GEMADIKA.com – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengusulkan agar pembiayaan layanan penyeberangan perintis ke depan menggunakan skema Public Service Obligation (PSO) sebagai pengganti subsidi perintis. Langkah ini dinilai dapat memberikan kepastian pendanaan yang lebih berkelanjutan sehingga layanan transportasi bagi masyarakat tetap terjaga.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan perseroan juga telah mengusulkan penguatan dukungan anggaran untuk menjamin operasional layanan penyeberangan perintis hingga akhir tahun.
“Sehingga pendanaan layanan publik memiliki kepastian yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Heru dalam keterangan resminya, Selasa (21/7/2026).
Menurut Heru, layanan penyeberangan perintis memiliki peran strategis karena tidak hanya menghubungkan antarpulau, tetapi juga menjadi jalur utama mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi, khususnya di wilayah terpencil.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah bersama DPR RI yang telah menyetujui tambahan anggaran subsidi sebesar Rp139 miliar guna menjaga keberlangsungan layanan penyeberangan perintis hingga akhir tahun 2026.
Layanan Penyeberangan Kembali Beroperasi
Seiring dengan tambahan anggaran tersebut, ASDP kembali mengoperasikan layanan penyeberangan perintis mulai Senin (20/7/2026).
Di wilayah kerja ASDP Cabang Kupang, KMP Ile Mandiri kembali melayani lintasan Larantuka–Solor, Solor–Lewoleba, Adonara (Deri)–Baranusa, Baranusa–Bakalang, serta Bakalang–Kalabahi.
Sementara itu, KMP Uma Kalada kembali beroperasi pada lintasan Raijua–Sabu dan Waingapu–Raijua.
Selain itu, KMP Ile Ape melayani rute Kewapante–Palue, Palue–Marapokot, Kewapante–Pemana, dan Kewapante–Pulau Besar. Sedangkan KMP Namparnos kembali melayani lintasan Kalabahi–Pulau Pura, Pulau Pura–Teluk Gurita, hingga Teluk Gurita–Maritaing.
Di wilayah kerja ASDP Cabang Sape, KMP Komodo kembali beroperasi pada lintasan Labuan Bajo–Pulau Rinca, sedangkan KMP Cucut melayani rute Labuan Bajo–Waingapu.
DPR dan Kemenhub Pastikan Layanan Tetap Berjalan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keberlanjutan layanan transportasi di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden.
Karena itu, menurutnya, persoalan pendanaan layanan publik harus segera diselesaikan melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan layanan angkutan perintis tetap beroperasi hingga akhir tahun meski pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran.
“Layanan perintis tetap kami laksanakan sampai tahun anggaran selesai. Jadi dengan kondisi anggaran, kami menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti,” ujar Dudy.
Menurutnya, Kementerian Perhubungan terus melakukan pemantauan harian terhadap operasional kapal, jadwal pelayaran, serta kapasitas angkut. Koordinasi dengan operator kapal, pengelola pelabuhan, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Dalam jangka panjang, Kementerian Perhubungan menilai penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis memerlukan dukungan pendanaan yang lebih kuat, peningkatan kualitas armada dan pelabuhan, integrasi sistem logistik nasional, peningkatan konektivitas antarmoda, serta evaluasi berkala terhadap jaringan trayek agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.
Dilansir dari Breakingnews.
