GROBOGAN, GEMADIKA.com — Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2026 pada Rabu (22/7/2026) di Balai Desa Plosoharjo. Forum ini menjadi ajang penting bagi warga dan pemerintah desa untuk duduk bersama menentukan arah pembangunan desa ke depan.
Musrenbangdes ini digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tahun 2027, sekaligus Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan (DURKP) Desa Tahun 2028. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri Camat Toroh Indah Dwi Handayani, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Grobogan, Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, Babinkamtibmas, perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Plosoharjo, Drs. Suwoto, menegaskan bahwa Musrenbangdes menjadi forum penting yang menentukan arah pembangunan desa ke depan.
“Musrenbang itu adalah sebuah forum di mana akan menentukan mau dibawa ke mana desa ini ke depan. Akan dipayungi oleh hukum di mana panjenengan bisa menyampaikan beberapa ide, saran, pendapat, tetapi semua dibatasi dengan anggaran yang ada,” ungkapnya.
Ia berpesan agar warga terus menjaga tradisi musyawarah semacam ini demi kemajuan desa.
“Saya hanya berpesan: lestarikan budaya berdiskusi seperti ini! Jangan sampai ke depan forum yang seperti ini diabaikan. Mau maju atau tidak, mau melangkah ke mana desa itu, ditentukan acara hari ini,” tegasnya.
Suwoto juga mengapresiasi tingginya semangat gotong royong warga Plosoharjo dalam setiap pembangunan desa.
“Jagonya swadaya di Plosoharjo itu luar biasa. Di Kerajan itu kalau bangun, saya bangun 100 meter, warganya 200 meter, Pak. Di tempat lain juga sama,” ujarnya.
Penjelasan Camat: Prioritas dan Keterbatasan Anggaran
Camat Toroh Indah Dwi Handayani menjelaskan tujuan utama kegiatan ini adalah menyaring usulan warga menjadi program yang benar-benar bisa didanai.
“Tujuan Musrenbangdes yaitu untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan prioritas program pembangunan desa yang akan didanai oleh APBDes atau dana lainnya,” jelasnya.
Ia menerangkan setiap usulan warga sudah digodok lebih dulu di tingkat dusun melalui Musyawarah Dusun (Musdus) sebelum dibawa ke forum desa.
“Minggu sebelum dilaksanakan, Mbah Lurah harus melaksanakan Musdus, yaitu di tingkat paling bawah, Musyawarah Dusun. Kemudian dari hasil ini dibawa ke ranah Musrenbangdes. Dicari yang prioritas,” jelasnya.
Camat Indah mengingatkan tidak semua usulan warga bisa langsung disetujui karena keterbatasan anggaran desa.
“Apa yang dikatakan Mbah Lurah betul, tidak semua usulan panjenengan diterima. Karena anggaran pemerintahan desa itu ada batasannya,” ujarnya.
Musrenbangdes Desa Plosoharjo ini merupakan pelaksanaan ketujuh dari total 16 desa di Kecamatan Toroh yang menggelar kegiatan serupa. “Alhamdulillah ini adalah Musrenbangdes yang ke-7. Masih ada 9 desa lagi,” kata Camat Indah.
Sekdes Beber Rincian Anggaran, Warga Diajak Realistis
Sekretaris Desa Plosoharjo, Supriyono, memaparkan secara transparan kondisi keuangan desa agar warga memahami mengapa tidak semua usulan bisa terakomodir. Ia menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) sekitar Rp600 juta, namun sebagian besar sudah teralokasi untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat.
“Dados panjenengan usulan itu hanya bisa dicover dari sekitar 320 (juta) dari APBDes, karena sisanya PAD tadi adalah gaji daripada Kepala Desa dan Perangkat Desa,” jelasnya.
Ia juga mengungkap penurunan drastis Dana Desa dalam beberapa tahun terakhir. “Itu tadi perlu saya sampaikan yang dulu menjadi idola panjenengan: Dana Desa. Dulu 1,1 miliar sekian, sekarang tahun ini 373 (juta). Dados tinggal 30%,” ungkapnya.
Meski anggaran terbatas, Supriyono mengapresiasi tingginya budaya swadaya masyarakat Plosoharjo sebagai kunci percepatan pembangunan. “Yang paling potensial biasanya warga Desa Plosoharjo itu adalah melaksanakan swadaya… kalau pengin panjenengan cepat enak, anak putu ya ngerasake, tetap harus diperjuangkan,” tuturnya.
Ia menekankan agar warga tidak mudah berkecil hati maupun menyalurkan kekecewaan lewat media sosial jika usulannya belum terakomodir. “Kalau mau ada yang ngelapor ya bisa kena UU ITE, akan tetapi kita kayak-kayak mengikuti orang yang kurang jelas, kurang bertanggung jawab,” pesannya.
Ia mencontohkan keberhasilan program Pamsimas senilai sekitar Rp500 juta dari APBD Provinsi di Dusun Ngembun yang kini telah dinikmati warga di tengah musim kemarau, sebagai bukti bahwa lobi dan kerja sama antara desa dan pemerintah tingkat atas bisa membuahkan hasil nyata.
Selanjutnya, Supriyono membacakan ringkasan usulan pembangunan dari seluruh dusun se-Desa Plosoharjo meliputi Dusun Plosoharjo, Getlang, Kebon, Kleben, Pondok, Gendil, dan Ngembun yang sebagian besar berupa pembangunan cor beton, talud, rabat beton, jembatan, hingga normalisasi saluran air. Ia menegaskan seluruh usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Tim RKPDes bersama BPD dan Kepala Desa sebelum ditetapkan dalam APBDes 2027.
Acara Musrenbangdes ditutup dengan penandatanganan Berita Acara sebagai tanda sahnya kesepakatan hasil musyawarah untuk ditindaklanjuti ke tahap perencanaan berikutnya.
