BANGKALAN, GEMADIKA.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangkalan ke-493, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Bangkalan mengadakan diskusi publik bertajuk “Sinergitas Aparat Penegak Hukum Menuju Bangkalan yang Adil dan Bermartabat” pada Kamis (17/10/2024), bertempat di Pendopo Agung Bangkalan.
Diskusi ini melibatkan aparat penegak hukum dari berbagai lembaga seperti pemerintah daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta Pengadilan Agama. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari aktivis dan mahasiswa pemerhati hukum, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), media, akademisi, serta anggota Peradi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum (APH) dan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga integritas hukum di Kabupaten Bangkalan serta menciptakan sistem peradilan yang adil dan bermartabat.
Dalam sambutannya, Ketua Peradi Bangkalan, Syamsul Arifin, menekankan pentingnya sinergi antarpenegak hukum untuk mencapai penegakan hukum yang adil.
“Acara ini idak hanya sekedar forum diskusi, kami berharap ini juga menjadi langkah awal untuk menyepakati komitmen bersama dalam penegakan hukum yang adil dan bermartabat di Bangkalan,” ujar Syamsul sapaannya.
Salah satu pemateri, Bahtiar Pradinata, yang juga pengawas Peradi Bangkalan, menekankan pentingnya peran APH dalam menegakkan hukum dengan adil dan profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Ia juga menyoroti peran advokat sebagai pembela hak-hak klien, baik yang berstatus saksi maupun tersangka.
“Advokad ada bukan sebagai musuh daripada APH, melainkan mereka pada dasarnya mencari kebenaran yang hakiki dan membela hak hukum bagi pihak berperkara.” Kata Bahtiar menjelaskan.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah poin penting disepakati, termasuk pentingnya transparansi dalam penegakan hukum agar keadilan bagi masyarakat dapat terwujud. Peran aktif masyarakat, aktivis, LSM, dan media juga dianggap penting dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum.
Poin-poin penting yang dihasilkan dari diskusi publik ini antara lain:
1. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum, sehingga aparat penegak hukum dapat bertindak lebih cepat dan akurat. Masyarakat juga diharapkan terlibat dalam pengawasan proses hukum agar tercipta transparansi.
2. Salah satu poin yang dibahas juga adalah pentingnya edukasi hukum secara luas. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memiliki pemahaman hukum, sehingga dapat membantu dalam proses penegakan hukum yang lebih efektif. Program penyuluhan hukum secara berkala direncanakan akan diadakan untuk menambah pengetahuan hukum bagi masyarakat Bangkalan.
3. Melalui diskusi ini, diharapkan aparat penegak hukum di Bangkalan dapat terus meningkatkan kerja sama dan mewujudkan peradilan yang lebih baik sesuai dengan tupoksinya, menuju Bangkalan yang adil dan bermartabat sesuai harapan bersama.
Diskusi ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi dari para pemateri untuk meningkatkan transparansi di setiap tahap proses penegakan hukum di Bangkalan, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. (Nardi)
