MAMUJU, GEMADIKA.Com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024, Selasa,(22/4/2025)

Rapat ini  dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, H. Usman Suhuriah dan, Rapat ini turut dihadiri oleh anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulbar, yakni Harun Lululangi, Fredy Boy, dan H. Anthoni, mereka secara aktif mengikuti jalannya pembahasan bersama para mitra kerja komisi, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Baca juga :  Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing OPD memaparkan laporan kinerja dan capaian program sepanjang tahun 2024, termasuk tantangan dan kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan program kerja. Penyampaian tersebut menjadi bahan penting dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh Komisi III.

Ketua Komisi III, H. Usman Suhuriah, menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari tugas pengawasan yang melekat pada DPRD dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Baca juga :  Hari Kedua Kunjungan, Tim Pansus LKPJ DPRK Nagan Raya Evaluasi Kinerja Dinas-Dinas Terkait

“Dari hasil pemaparan, kami mencatat sejumlah poin penting yang akan menjadi masukan dalam pembahasan lebih lanjut, khususnya dalam menyusun rekomendasi terhadap LKPJ ini,” ujar Usman.

Evaluasi terhadap kinerja OPD ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD yang akan disampaikan kepada Gubernur sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

Dengan digelarnya rapat ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Antyka)