BURU, GEMADIKA.com– Organisasi mahasiswa Islam terbesar di Kabupaten Buru angkat bicara soal nasib aparat penegak hukum yang menangani kasus tambang ilegal, Jumat (13/06/2025).
Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Kabupaten Buru dengan tegas menyatakan dukungan penuh kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku (Ditreskrimsus) dalam penanganan persoalan tambang ilegal di Gunung Botak.
Dukungan ini muncul di tengah beredarnya wacana pencopotan terhadap jajaran Ditreskrimsus yang dinilai HMI MPO sebagai langkah tidak adil dan berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum di wilayah tersebut.
Apresiasi Kerja Profesional Polda Maluku
Ketua Bidang Strategis dan Kajian Hukum HMI MPO Cabang Kabupaten Buru, Ikhsan, menegaskan bahwa organisasinya telah memantau secara serius perkembangan penanganan kasus tambang Gunung Botak. Menurutnya, langkah-langkah hukum yang diambil Ditreskrimsus Polda Maluku patut diapresiasi.
“Kami menilai Ditreskrimsus Polda Maluku telah menunjukkan integritas dalam menjalankan tugasnya memberantas tambang ilegal yang telah merusak lingkungan dan memicu konflik sosial di Pulau Buru,” pungkasnya.
Ikhsan melanjutkan kritiknya terhadap wacana pencopotan tersebut. “Lanjutnya, wacana pencopotan mereka adalah bentuk intervensi yang melemahkan semangat reformasi birokrasi dan profesionalisme kepolisian,” ujar Ikhsan dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi.
Tolak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum
HMI MPO Kabupaten Buru juga menekankan pentingnya memberikan dukungan institusional kepada aparat penegak hukum yang bekerja sesuai prosedur dan berdasarkan hukum. Organisasi mahasiswa ini menilai bahwa upaya mendisiplinkan aparat tidak boleh dilakukan secara politis atau karena tekanan dari pihak-pihak berkepentingan.
“Justru mereka yang dengan sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum dan menjaga sumber daya alam harus dilindungi, bukan dikorbankan. Jika institusi Polri ingin bersih, maka orang-orang baik harus dipertahankan,” tambah Ikhsan.
Seruan kepada Mabes Polri
Dalam pernyataannya, HMI MPO Cabang Kabupaten Buru menyerukan kepada Kapolri dan seluruh jajaran Mabes Polri untuk meninjau ulang secara objektif segala bentuk desakan atau proses internal yang dapat merugikan aparat berintegritas di daerah.
Mereka juga mendukung investigasi menyeluruh terhadap aktor-aktor yang diduga mencoba melindungi praktik tambang ilegal di Gunung Botak. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Dampak Tambang Ilegal Gunung Botak
Tambang emas ilegal di Gunung Botak memang telah lama menjadi sorotan publik. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat setempat. Konflik sosial yang muncul akibat kegiatan tambang ilegal ini telah mengganggu keharmonisan masyarakat Pulau Buru.
Keterlibatan berbagai pihak dalam jaringan ilegal tersebut memerlukan penanganan yang menyeluruh dan transparan. Dukungan dari organisasi masyarakat seperti HMI MPO diharapkan dapat memperkuat posisi aparat yang berintegritas dalam menjalankan tugasnya.
