MAMASA,GEMADIKA.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Daerah Pemilihan Mamasa, Suhadi Kandoa, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sulawesi Selatan (BPDAS Sulsel). Sorotan itu terkait dugaan banyaknya kegiatan wanatani yang dinilai gagal di Kabupaten Mamasa sejak 2023.

Politikus PKB tersebut mengaku menerima sejumlah laporan dan membaca pemberitaan yang menyebut program wanatani yang digulirkan balai tersebut tidak berjalan sesuai harapan di lapangan.

“Saya dapat informasi bahwa kegiatan BPDAS Sulsel yang masuk ke Mamasa banyak yang gagal. Ini perlu dipertanyakan, karena mereka yang merencanakan dan menjalankan program itu,” kata Suhadi, Sabtu (28/6/2026).

Baca juga :  Buka SMD Khusus GBI Sulbar, Gubernur Dorong Peran Gereja Bangun Daerah

Menurutnya, program tersebut tidak menggunakan anggaran kecil. Dana yang digelontorkan disebut mencapai miliaran rupiah. Karena itu, ia menilai hasil di lapangan seharusnya maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok tani hutan.

“Anggarannya besar, harusnya hasilnya juga maksimal. Kalau banyak yang gagal, tentu patut diduga ada persoalan serius. Bahkan bisa saja mengarah pada dugaan penyimpangan,” ujarnya.

Suhadi meminta pihak BPDAS Sulsel tidak hanya menerima laporan administratif dari kelompok tani hutan, tetapi turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi tanaman dan keberlanjutan program.

Baca juga :  Sulbar Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Penurunan Pengangguran di Regional Sulawesi 2026

“Saya minta balai melakukan pengawasan ketat dan melihat langsung kondisi di lapangan. Jangan hanya mengambil sampel yang ditunjukkan kelompok tertentu,” tegasnya.

Ia menilai evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar program rehabilitasi dan wanatani benar-benar memberi manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Mamasa, bukan sekadar menjadi proyek seremonial.(Antika)

Untuk Informasi dan Layanan Tentang Kami Klik Kontak Kami