SEMARANG, GEMADIKA.com – KPK mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah dalam Forum Dialog Antikorupsi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (30/3/2026). Forum ini digelar setelah KPK melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Jateng, yakni Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, menegaskan KPK kini memfokuskan pengawasan pada tiga sektor rawan korupsi di pemerintah daerah yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta praktik jual beli jabatan.
“Jika dulu kita berfokus pada bahasan administratif dan monitoring evaluasi, kali ini dilakukan dengan pendalaman substansi,” ucap Ely.
KPK juga mengingatkan seluruh pejabat daerah agar anggaran negara tidak disalahgunakan.
“Jangan sampai kita menggunakan anggaran negara untuk kepentingan politik atau pribadi,” tegasnya.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menekankan bahwa akar korupsi tidak hanya soal sistem, tapi juga integritas pribadi.
“Sepanjang niat kita untuk kebaikan dan tidak adanya konflik kepentingan serta kepentingan pribadi, niscaya kita akan terhindar dari niat jahat (korupsi),” tegasnya.
Fitroh juga memperkenalkan sejumlah konsep nilai antikorupsi, di antaranya GATOTKACA MESRA (Gerak Cepat, Aktif, Totalitas, Adaptif, Cerdas, Amanah, Melayani, Empati, Sepenuh Hati, Ramah, Antusias), IDOLA (Integritas, Dedikasi, Objektif, Loyal, Adil), serta imbauan menjauhi sikap AIDS (Angkuh, Iri, Dendam, Serakah).
“Kami mengajak seluruh pejabat dan aparatur untuk merenungkan dan berpikir supaya menjalankan jabatan ini dengan amanah,” pungkasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut mendorong seluruh kepala daerah untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
“Sebagai pejabat publik yang memegang amanah rakyat, kita perlu berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi integritas yang dilandaskan pada kepentingan publik,” ujar Luthfi.
Sebagai bentuk komitmen, seluruh pimpinan daerah provinsi, kabupaten, dan kota se-Jawa Tengah termasuk unsur legislatif menandatangani pakta integritas untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
