Papua Selatan Susun RPJMD 2025-2029, Kemendagri Tekankan Sinkronisasi Kebijakan

PAPUA SELATAN, GEMADIKA.com – Provinsi Papua Selatan tengah menggelar momentum penting dalam menentukan arah pembangunan lima tahun mendatang.

Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), pemerintah daerah sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 yang akan menjadi peta jalan pembangunan di wilayah termuda Indonesia ini.

Forum strategis ini tidak hanya membahas kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga menekankan pentingnya keselarasan dengan kebijakan nasional.

Dokumen RPJMD yang akan dihasilkan diharapkan menjadi pedoman utama yang mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat Papua Selatan.

Dalam sambutan yang disampaikan secara virtual, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, memberikan arahan penting terkait penyusunan RPJMD.

Menurutnya, dokumen perencanaan ini harus memperhatikan arah pembangunan nasional, khususnya program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Meski demikian, Restuardy juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kondisi dan potensi lokal yang unik di Papua Selatan.

“RPJMD harus disusun dengan pendekatan yang rasional, partisipatif, dan berbasis data. Ini penting agar hasilnya bisa benar-benar dijalankan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Selasa (8/7/2025).

Musrenbang ini mengangkat berbagai isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan di Papua Selatan.

Beberapa di antaranya meliputi pengendalian harga kebutuhan pokok, upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting, peningkatan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, forum ini merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis yang meliputi:

Peningkatan konektivitas antarwilayah untuk mempermudah akses dan distribusi barang serta jasa, pelestarian budaya lokal sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dikembangkan, penguatan layanan publik hingga ke tingkat kampung untuk memastikan pemerataan pembangunan, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas, transparan, dan terbuka.

“Diharapkan Papua Selatan mampu merumuskan arah pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ungkap Restuardy.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, turut menegaskan pentingnya menyusun dokumen perencanaan yang menyeluruh dan realistis.

Ia mendorong seluruh peserta Musrenbang untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan demi penyempurnaan rancangan RPJMD.

“Kita ingin pembangunan lima tahun ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk itu, partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan,” ungkap Apolo Safanpo.

Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan.

Penyusunan RPJMD 2025-2029 ini menjadi langkah penting bagi Papua Selatan yang masih relatif muda sebagai provinsi definitif.

Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis data, dokumen ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan RPJMD ini juga menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua Selatan tidak hanya memperhatikan kepentingan lokal, tetapi juga sejalan dengan visi pembangunan nasional Indonesia. (Selamet)