JAKARTA, GEMADIKA.com – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyatakan komitmen dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat politik, tetapi juga didasarkan pada harapan terhadap arah perubahan yang lebih pro-rakyat dalam sistem hukum nasional.
Dalam wawancara bersama media di Jakarta, Jumat (2/8/2025), seorang perwakilan Partai Hanura menyampaikan bahwa mereka melihat adanya langkah nyata dari pemerintah dalam membenahi sistem hukum yang selama ini dirasa kurang adil bagi rakyat kecil.
“Kami sudah menyatakan dukungan secara prinsip terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini juga tampak dari langkah-langkah hukum yang kini mulai menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil,” ujar seorang perwakilan Hanura.
Pernyataan ini menegaskan bahwa Hanura bukan hanya sekadar pendukung formal, tetapi juga ikut mengawal jalannya pemerintahan, khususnya dalam memastikan bahwa sistem hukum digunakan untuk keadilan sosial, bukan sebagai alat kekuasaan.
“Kalau dulu hukum sempat dijadikan alat untuk kepentingan politik, kini kami melihat Presiden Prabowo telah mengambil langkah tegas dan meletakkan dasar hukum yang benar. Itu patut diapresiasi,” lanjutnya.
Hanura menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tengah membangun fondasi keadilan substantif yang lebih menyentuh akar persoalan rakyat kecil, bukan hanya menegakkan hukum secara prosedural.
Terkait dengan dinamika politik nasional, termasuk spekulasi yang berkembang soal hubungan antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pihak Hanura menyarankan publik agar tidak cepat menyimpulkan adanya ketegangan politik yang tidak berdasar.
“Enggak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Memang mereka dekat kok. Jadi tak perlu dikaitkan seolah-olah sedang terjadi jarak politik. Presiden Prabowo sangat terbuka dan menghormati semua pihak, termasuk Bu Mega,” tegasnya.
Sebagai partai politik yang menyebut diri bersuara dari nurani rakyat, Hanura menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada keadilan sosial, tidak diskriminatif, serta memberi ruang pada semua elemen bangsa untuk mendapatkan keadilan yang setara.
(redaksi)
