Presiden Prabowo Panggil Mentan, Kapolri, dan Jaksa Agung: 212 Merek Beras Tak Sesuai Standar, Operasi Pasar Digencarkan

JAKARTA, GEMADIKA.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana Negara dalam sebuah rapat terbatas (ratas) pada Selasa malam (30/7/2025). Rapat tersebut difokuskan untuk membahas situasi terkini produksi dan distribusi beras nasional, khususnya terkait temuan pelanggaran kualitas beras di pasaran.

Dalam keterangan pers usai ratas, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa Presiden secara khusus menanyakan perkembangan produksi beras, kualitas beras premium dan medium, hingga distribusinya ke masyarakat.

“Bapak Presiden menanyakan perkembangan produksi beras kita, sampai distribusinya. Khususnya untuk beras medium dan premium, ternyata dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek, ditemukan 212 merek tidak sesuai standar yang ditentukan pemerintah,” ujarnya.

Temuan Beras Tidak Sesuai Standar
Dari hasil pengujian, mayoritas beras tidak memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan pemerintah. Contohnya, untuk beras medium, batas maksimal patahan (broken) adalah 25%, sementara untuk beras premium maksimal 15%. Namun ditemukan produk yang memiliki kadar patahan hingga 30%, 35%, bahkan 50%.

“Ini sudah tidak sesuai standar. Mau dioplos atau dinamakan apa saja, yang jelas tidak memenuhi regulasi pemerintah. Dan ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Mentan.

Instruksi Tegas: Libatkan Penegak Hukum
Menteri Pertanian menyampaikan bahwa hasil investigasi tersebut telah diserahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung, yang juga hadir dalam rapat terbatas malam itu. Setelah dilakukan verifikasi ulang oleh aparat penegak hukum, hasilnya tetap konsisten: ada pelanggaran besar terhadap standar kualitas beras.

“Arahan Presiden jelas: semua yang tidak sesuai aturan harus ditindaklanjuti secara hukum. Tidak ada toleransi,” katanya.

Stok Cukup, Pemerintah Gencarkan Operasi Pasar

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa stok beras nasional mencukupi, sehingga pemerintah siap melakukan operasi pasar besar-besaran untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin pasokan beras berkualitas.

Pemerintah akan menyalurkan:

1,3 juta ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), dan

365 ribu ton beras untuk bantuan sosial (bansos),
dengan total intervensi mencapai 1,5 juta ton.

“Tahun ini stok kita banyak, jadi kita lakukan operasi pasar besar-besaran. Kita siapkan SPHP 1,3 juta ton dan bansos 365 ribu ton,” ujar Menteri Pertanian.

Penegasan Presiden untuk Lindungi Konsumen

Langkah tegas Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktik curang dalam distribusi pangan, sekaligus menjamin pasokan beras yang aman, sehat, dan sesuai standar.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan beras dengan kualitas buruk di pasaran, serta memastikan hanya membeli produk dari sumber terpercaya. (Joko P)