MAMUJU, GEMADIKA.com – Masyarakat Sulawesi Barat segera merasakan dampak positif dari komitmen serius pemerintah daerah terhadap jaminan kesehatan.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat strategis untuk membahas pengalokasian anggaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah dalam rangka Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang diselenggarakan Senin, 25 Agustus 2025 di ruang pertemuan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mamuju ini menjadi momentum penting dalam memastikan setiap warga Sulbar mendapat akses kesehatan yang layak dan terjangkau.
Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Prioritas
Abdul Kuddus, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Daerah (AKPD) Ahli Muda Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang mewakili BPKPD Sulbar, menegaskan komitmen lembaganya terhadap pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
“Kami di BPKPD terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna. Harapannya, masyarakat Sulbar bisa merasakan langsung manfaatnya melalui jaminan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata,” tegasnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi tekad BPKPD Sulbar untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan efektif, khususnya untuk sektor kesehatan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Sinergi Strategis untuk Kesejahteraan Rakyat
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam mengelola anggaran kesehatan. Menurutnya, kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi kunci keberhasilan program jaminan kesehatan.
“Pengalokasian anggaran PBI JKN dan PBPU Pemda harus direncanakan secara cermat, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujar Ali Chandra.
Rapat ini juga dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Sulbar dan jajaran BPJS Kesehatan KC Mamuju, yang menunjukkan keseriusan semua pihak dalam mewujudkan program kesehatan yang berkelanjutan.
Dukung Visi Pancadaya Gubernur
Langkah strategis ini merupakan implementasi nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung program prioritas nasional. Sekaligus menjadi wujud konkret dalam mengawal Pancadaya yang diusung Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, terutama pada misi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Program jaminan kesehatan yang merata tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Ketika masyarakat sehat dan terlindungi, mereka dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Barat.
Harapan ke Depan
Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dapat semakin menguat. Perencanaan anggaran sektor kesehatan yang matang dan terukur akan menjadi fondasi solid untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara menyeluruh.
Masyarakat Sulawesi Barat kini dapat optimis bahwa akses terhadap layanan kesehatan berkualitas akan semakin mudah dijangkau, berkat komitmen serius pemerintah daerah dalam mengelola anggaran kesehatan secara profesional dan akuntabel. (Antyka)
