MAMUJU, GEMADIKA.com – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (11/9/2025) di ruang rapat paripurna Sekretariat DPRD Sulbar.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, didampingi unsur pimpinan lainnya, Munandar Wijaya dan Abdul Halim. Turut hadir anggota dewan, Kepala Bapperida Junda Maulana mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, serta jajaran OPD Pemprov Sulbar.
Mewakili gubernur, Junda Maulana menyampaikan apresiasi atas masukan, saran, dan pandangan dari seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, catatan dan rekomendasi fraksi menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan APBD 2026 agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.
“Seluruh masukan fraksi akan menjadi landasan penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas,” ujar Junda.
Dalam jawabannya, Gubernur Sulbar menekankan beberapa hal utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat.
Pimpinan DPRD Sulbar berharap pembahasan lebih lanjut melalui rapat kerja Badan Anggaran dan rapat konsultasi bersama komisi-komisi dengan pihak eksekutif dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah disepakati.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD 2026 sebelum nantinya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah melalui persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (Antyka)
