MAMUJU, GEMADIKA.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengawali penyusunan Rencana Aksi Infrastruktur Jangka Menengah 2025–2029 dengan menggelar Rapat Koordinasi Infrastruktur Tahun 2025, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Bapperida Sulbar ini menjadi langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan infrastruktur daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Fokus pembangunan mencakup bendungan, sanitasi terpadu, penanganan jalan rusak, hingga pengendalian alih fungsi lahan.
Wujudkan Visi Pancadaya Gubernur Sulbar
Forum koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari visi dan misi Pancadaya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Keduanya menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi peningkatan daya saing wilayah, penguatan layanan dasar, serta percepatan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, yang mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana. Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Kolaborasi Lintas Sektor dari Pusat hingga Daerah
Peserta yang hadir secara luring berasal dari Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPJN Sulbar, BPBPK Sulbar, serta Satuan Kerja Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PUPR.
Sementara itu, peserta yang bergabung secara daring meliputi Balai Wilayah Sungai (BWS) V Mamuju, BP3KP Sulawesi II, serta Bappeda dan dinas teknis dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat. Narasumber utama dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut memberikan arahan strategis secara daring.
Program Prioritas Nasional untuk Sulbar
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW, Pranoto, dalam paparannya menyampaikan sejumlah program prioritas nasional yang akan diintervensi di Sulbar. Program tersebut meliputi pembangunan bendungan, jaringan air baku, pengendalian banjir, pembangunan sekolah rakyat, serta penyediaan fasilitas sanitasi terpadu.
Tantangan Fiskal dan Solusi Pembiayaan
Dalam sesi diskusi, Arjanto menyoroti tantangan utama dalam pelaksanaan program infrastruktur daerah, yakni keterbatasan fiskal. Saat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulbar baru mencapai sekitar 27,14% dari total penerimaan.
Sebagai solusi, ia menegaskan pentingnya kemitraan dengan sektor swasta dan alternatif pembiayaan lainnya untuk mendukung pembangunan.
“Bapperida mendorong pemerintah kabupaten dan dinas terkait untuk menyiapkan dokumen teknis dan lahan agar usulan pembangunan dapat difasilitasi melalui APBN atau kerja sama investasi. Kesiapan dokumen seperti DED, perizinan lingkungan, bukti kepemilikan lahan, dan kelembagaan pengelola menjadi syarat mutlak,” jelas Arjanto.
Isu Strategis yang Dibahas
Beberapa isu strategis dan teknis yang mendapat perhatian khusus dalam forum ini antara lain:
1. Percepatan Penanganan Jalan Rusak di Topoyo Prioritas perbaikan ruas jalan yang menjadi jalur vital transportasi masyarakat.
2. Transisi TPA Menuju TPST Peralihan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) konvensional menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ramah lingkungan.
3. Kendala Operasional IPLT Tabolang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tabolang menghadapi kendala akibat keterbatasan armada pengangkut.
4. Ancaman Alih Fungsi Lahan Persawahan Pengendalian alih fungsi lahan persawahan di Desa Kuo, Mamuju Tengah, untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
Komitmen Pembangunan Inklusif dan Terintegrasi
Melalui rapat koordinasi ini, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya untuk menyusun rencana aksi infrastruktur yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Diharapkan, hasil koordinasi ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat tidak hanya kokoh secara fisik, tetapi juga membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan