MAMUJU, GEMADIKA.com – Upaya penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan di Sulawesi Barat memasuki tahap baru. Hal ini terkonfirmasi dalam pertemuan rutin Kelompok Kerja (Pokja) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Provinsi Sulbar yang digelar pada Kamis, 2 Oktober 2025, di Kantor Dinas Kehutanan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar turut berperan aktif dalam forum tersebut. Mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Arjanto, menegaskan bahwa rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian penyaluran dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output II periode 2024–2027, yang telah disetujui Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada 10 Oktober 2024.

Baca juga :  Dialog Interaktif di RRI Mamuju, Kepala DKPPKB Sulbar Berbagi Cerita Strategi “Garatta TBC” untuk Eliminasi Tuberkulosis

Langkah ini dinilai selaras dengan misi keempat Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yaitu membangun infrastruktur, memperkuat konektivitas, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dana tersebut disalurkan melalui Lembaga Perantara (LEMTARA), yakni Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF), yang bertugas sebagai pelaksana program di lapangan.

Dengan mengusung tema, “Kolaborasi Para Pihak untuk Optimalisasi Hutan dan Lahan yang Berkontribusi terhadap Penurunan Emisi dan Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan di Sulawesi Barat”, rapat ini berfokus pada tiga agenda utama:

1. Pemaparan progres semester kedua pelaksanaan program RBP REDD+ oleh SCF.
2. Pembahasan perkembangan dokumen Forest Reference Emission Level (FREL) atau Forest Reference Level (FRL) sebagai baseline pengukuran emisi histori.
3. Penyelarasan tindak lanjut lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target.

Baca juga :  Dari Warung Sepi ke Layanan Digital, Perempuan Pelosok Mamasa Bangkit Bersama PNM Mekaar

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kehutanan, Suharnani Kahir, dan dihadiri oleh anggota Pokja REDD+ yang terdiri dari unsur Bapperida, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, BPDAS Karama, Biro Pemerintahan dan Kesra, serta Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Sulbar.

“Diskusi hari ini menekankan pentingnya sinergi antarinstansi. SCF telah menyampaikan progres program, tim penyusun memaparkan dokumen FREL/FRL, dan semua pihak sepakat memperkuat kolaborasi agar target dapat tercapai,” jelas Arjanto.

Dengan komitmen bersama, Bapperida Sulbar menegaskan peran strategisnya dalam mendukung agenda perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun global. (Antyka)

Untuk Informasi dan Layanan Tentang Kami Klik Kontak Kami