BPBD Sulbar Dorong Sinergi Penanggulangan Bencana Lewat Sosialisasi dan Harmonisasi Pergub RPB 2025–2029

MAMUJU, GEMADIKA.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya membangun daerah tangguh bencana. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, yang berlangsung di Hotel Grand Putra Mamuju, Kamis (23/10/2025).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah, dalam arahannya menyampaikan bahwa Pergub RPB yang telah disusun diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan daerah dalam penanggulangan bencana.

“Pergub RPB ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi arah kebijakan dan landasan teknis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Dengan adanya keselarasan antarinstansi, kita dapat memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat respon terhadap setiap kejadian bencana,” ujar Arnidah.

Ia menambahkan, keberadaan Pergub tersebut penting untuk menjadi acuan bagi BPBD maupun instansi terkait dalam menyusun rencana strategis, program, serta langkah operasional di tingkat provinsi guna menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di wilayah Sulbar.

Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyambut baik masukan yang disampaikan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam penerapan Pergub RPB guna memastikan efektivitas penanggulangan bencana di daerah.

“Kami memastikan bahwa Pergub RPB ini akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas penanggulangan bencana melalui perencanaan yang terarah dan partisipatif,” kata Yasir Fattah, Jumat (24/10/2025).

Lebih lanjut, Yasir menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, pelaksanaan Pergub RPB harus benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

“Seluruh OPD dan pemangku kepentingan di Sulbar diharapkan berperan aktif dalam implementasi RPB, sehingga visi ‘Sulawesi Barat Tangguh Bencana’ dapat terwujud secara nyata,” tutup Yasir Fattah. (Antyka)