MAMASA, GEMADIKA.com – Polemik hasil job fit pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa terus menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai proses tersebut sarat kejanggalan dan diduga kuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk tidak memproses hasilnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelaksanaan job fit atau uji kesesuaian jabatan itu dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan unsur yang berwenang secara penuh. Selain itu, beberapa nama yang dinyatakan “lulus” disebut tidak memenuhi syarat sesuai peraturan tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jika memang ada pelanggaran prosedural, maka BKN jangan serta merta memproses hasil job fit tersebut. Ini menyangkut integritas sistem kepegawaian dan keadilan bagi ASN yang berkompeten,” ujar salah satu korlap aksi, Zakaria, Kamis (23/10/2025).
Dan parahnya, terdapat anggota Pansel (James Robert Pualillin) yang merupakan ASN non eselon mewawancarai Sekda Mamasa (Eselon II) yang juga adalah peserta job fit. Hal ini merupakan hal aneh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan logika, karena bawahan telah menjadi orang yang menentukan perjalanan karier atasannya dalam jenjang kepegawaian,” sambungnya.
Sumber tersebut juga menegaskan bahwa BKN memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan setiap proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan berjalan sesuai regulasi. “Jangan sampai keputusan yang diambil justru melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah,” tambahnya.
“Dan kami berjanji akan melakukan aksi berjilid-jilid di depan BKN dan Menpan RB untuk memastikan keadilan yang ada di Kabupaten Mamasa. Kami juga mendesak agar BKN memilih atau menunjuk langsung Pansel Job Fit Mamasa,” tutup Zakaria.
Aksi demonstrasi tersebut berjalan baik dan lancar. Setelah berorasi kurang lebih dua jam, akhirnya perwakilan demonstran menyerahkan laporan dugaan pelanggaran hasil job fit Kabupaten Mamasa, yang diterima langsung oleh Kepala Biro Humas BKN RI.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mamasa belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Publik kini menunggu sikap tegas dari BKN, apakah akan menindaklanjuti hasil job fit Pemkab Mamasa, atau justru membatalkannya bila terbukti tidak sesuai aturan. (Antyka)
