JAKARTA, GEMADIKA.com – Masalah klasik dalam infrastruktur irigasi di Indonesia adalah siklus pembangunan yang masif, namun diikuti dengan kerusakan dan pendangkalan saluran yang cepat akibat minimnya pemeliharaan. Kini, era baru telah dimulai.
Menyikapi persoalan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih, menggeser fokusnya dari pembangunan baru menuju keberlanjutan dan percepatan manfaat infrastruktur air.
Keberlanjutan irigasi bukan lagi sekadar kegiatan rutin, melainkan elemen pertahanan vital untuk ketahanan pangan nasional. Kementerian PU menjalankan konsolidasi dan percepatan manfaat pada tahun pertama Pemerintahan Prabowo Subianto untuk memastikan bendungan dan jaringan irigasi benar-benar mendukung swasembada pangan dan produktivitas pertanian.
Tiga Pilar Strategi Keberlanjutan Irigasi
Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, Kementerian PU menerapkan tiga pilar utama untuk memastikan jaringan irigasi, setelah dibangun, tetap berfungsi optimal dan tidak cepat mengalami kerusakan.
Pilar Pertama: Operasi dan Pemeliharaan (OP) Terfokus
Kementerian PU kini memfokuskan kegiatan pada Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air melalui pemeliharaan terjadwal untuk mencegah kerusakan minor menjadi kerusakan mayor. Sistem ini juga mencakup kesiapan untuk merespons dan memperbaiki kerusakan jaringan irigasi secara cepat setelah terjadi bencana alam.
Alih-alih mengandalkan pembangunan bendungan baru semata, anggaran kini dialihkan secara signifikan untuk perbaikan sistem yang sudah ada. Kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini mendukung penuh kebijakan pengembangan lumbung pangan nasional.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui P3-TGAI
Pemberdayaan masyarakat melalui program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) menjadi kunci keberlanjutan. Program ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
“Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, kepemilikan dan rasa tanggung jawab warga terhadap saluran irigasi mereka menjadi lebih tinggi, efektif menekan kerusakan dan pendangkalan,” ujar Dody kepada Kompas.com, Jumat (24/10/2025), di lansir dari Kompas.com.
Pilar Kedua: Perubahan Paradigma Anggaran
Kementerian PU kini fokus pada rehabilitasi dan optimalisasi infrastruktur yang sudah ada. Hal ini diwujudkan melalui program dukungan optimalisasi lahan untuk irigasi kewenangan daerah, yang berfokus pada perbaikan jaringan eksisting.
Tiga Tahap Rehabilitasi Masif
Program rehabilitasi irigasi nasional dibagi dalam tiga tahap strategis:
Tahap I (Konsolidasi) – Sudah Berjalan
- Luas layanan: 280.880 hektar
- Alokasi anggaran: Rp 1,9 triliun
- Fokus: Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi eksisting
Tahap II – Dalam Perencanaan
- Luas layanan: 225.775 hektar
- Alokasi anggaran: Belum ditetapkan
- Fokus: Melanjutkan perbaikan dan peningkatan jaringan
Tahap III – Tahap Finalisasi
- Luas layanan: 146.503 hektar
- Alokasi anggaran: Belum ditetapkan
- Fokus: Mempercepat tuntasnya rehabilitasi di area kunci
Komitmen Serius Lewat Anggaran Rp 1,9 Triliun
Alokasi anggaran sebesar Rp 1,9 triliun pada tahap pertama menunjukkan komitmen serius Kementerian PU untuk segera memperbaiki kerusakan infrastruktur air yang sudah ada.
Besarnya angka ini menggarisbawahi perubahan paradigma, di mana anggaran besar tidak hanya dikucurkan untuk proyek megah seperti pembangunan bendungan baru, tetapi juga untuk memastikan manfaat jangka panjang dari jaringan irigasi yang selama ini sering terabaikan.
Dengan strategi holistik ini, Kementerian PU optimistis dapat mengakhiri siklus negatif “bangun-rusak-bangun lagi” yang selama ini menjadi momok infrastruktur irigasi Indonesia. Fokus pada pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
