JAKARTA, GEMADIKA.com – Pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang mencapai Rp 116 triliun, tanpa harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat merespons sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan uang negara untuk menanggung beban utang jumbo proyek kereta cepat tersebut.
Pencarian Skema Alternatif
Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendiskusikan berbagai skema alternatif untuk mengatasi beban keuangan proyek Whoosh tanpa membebani APBN.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa pembayaran utang proyek Whoosh tidak menjadi agenda dalam rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo pada malam tersebut.
“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujarnya.
Whoosh Dinilai Vital bagi Mobilitas Masyarakat
Terlepas dari polemik utang, Prasetyo menekankan bahwa Whoosh merupakan moda transportasi yang sangat membantu aktivitas dan mobilitas masyarakat, khususnya antara Jakarta dan Bandung.
“Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” kata Prasetyo.
Ia bahkan mengungkapkan wacana pemerintah untuk mengembangkan jaringan kereta cepat ke wilayah yang lebih luas.
“Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” imbuh dia.
Menkeu Tegas: Utang Bukan Tanggung Jawab Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan sikapnya dengan keras bahwa utang proyek Whoosh bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kini tengah disorot karena beban utangnya yang fantastis mencapai Rp 116 triliun. Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.
Namun, Purbaya menolak mentah-mentah wacana tersebut.
“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10).
Danantara Dinilai Mampu Kelola Sendiri
Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima permintaan resmi dari Danantara terkait penyelesaian utang KCIC. Ia menilai Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa perlu mengandalkan APBN.
“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan, saya kasih tahu updatenya seperti apa,” kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Ia mengingatkan bahwa sejak superholding Danantara terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujarnya.
Pisahkan Peran Swasta dan Pemerintah
Purbaya juga menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara pengelolaan sektor swasta dan pemerintah. Ia tidak ingin pemerintah terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang seharusnya dikelola secara korporasi.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” katanya.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” tutupnya.
Dua Opsi dari Danantara
Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Opsi tersebut meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra China. Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Ke depan, publik menunggu bagaimana pemerintah akan menyelesaikan persoalan utang raksasa ini tanpa membebani kantong negara, namun tetap memastikan operasional Whoosh berjalan lancar untuk kepentingan masyarakat. (Red)
