JAKARTA, GEMADIKA.com – Presiden Prabowo Subianto membuat keputusan mengejutkan dengan memerintahkan agar Bahasa Portugis mulai diajarkan kepada anak-anak sekolah di Indonesia. Keputusan ini disampaikan saat menjamu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
“Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa Bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” ujar Prabowo saat makan siang bersama Presiden Lula.
Bentuk Penguatan Hubungan Bilateral
Prabowo menjelaskan bahwa keputusannya ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia memandang Brasil sebagai negara yang sangat penting dalam kancah hubungan internasional. Dia menegaskan bahwa hubungan kedua negara memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
Presiden berjanji akan memberi arahan langsung kepada Menteri Pendidikan Tinggi (Mendikti) dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) agar segera mempersiapkan pengajaran Bahasa Portugis di sekolah-sekolah.
“Untuk mulai mengajar Bahasa Portugis di sekolah-sekolah kita. Ini bukti bahwa kami memandang hubungan Brasil dan Indonesia sangat besar,” tegasnya.
DPR Minta Kajian Mendalam
Namun, rencana ambisius ini mendapat respons kritis dari Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan dan olahraga. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddin meminta pemerintah mengkaji secara mendalam sebelum menerapkan kebijakan ini.
Meski menyambut baik upaya pemerintah untuk memperbaiki kompetensi bahasa asing peserta didik, Hetifah menekankan pentingnya dasar yang jelas dalam pengambilan keputusan pendidikan.
“Perlu dipastikan bahwa pengajaran Bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya, memiliki dasar yang jelas, baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa,” kata Hetifah saat dihubungi, Jumat (24/10).
Tiga Aspek yang Perlu Dikaji
Menurut Ketua Komisi X DPR, ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan sebelum Bahasa Portugis masuk ke kurikulum sekolah Indonesia:
- Manfaat Strategis Kementerian Pendidikan perlu mengidentifikasi manfaat konkret dari penguasaan Bahasa Portugis bagi masa depan siswa Indonesia, baik dalam konteks pendidikan lanjutan maupun peluang karier.
- Hubungan Diplomatik Kajian dampak terhadap penguatan hubungan Indonesia dengan negara-negara berbahasa Portugis seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste perlu dilakukan secara komprehensif.
- Relevansi dengan Kebutuhan Siswa Pemerintah harus memastikan bahwa penambahan mata pelajaran ini tidak membebani siswa dan memiliki nilai praktis yang jelas untuk masa depan mereka.
Dukungan dengan Syarat
Hetifah menegaskan bahwa Komisi X DPR mendukung kebijakan yang dapat memperkuat daya saing global pelajar Indonesia. Namun, dukungan tersebut diberikan dengan catatan penting.
“Prinsipnya kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang,” katanya.
Dia menambahkan, Kementerian Pendidikan harus mengkaji terlebih dahulu dampak implementasi kebijakan ini terhadap kurikulum yang sudah ada. Selain itu, perlu juga dipetakan potensi kerja sama pendidikan dan ekonomi dengan negara-negara berbahasa Portugis.
Potensi Kerja Sama Multilateral
Penambahan Bahasa Portugis dalam kurikulum Indonesia berpotensi membuka peluang kerja sama lebih luas dengan negara-negara anggota Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) atau Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis.
Brasil, sebagai negara terbesar berbahasa Portugis dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa, merupakan kekuatan ekonomi utama di Amerika Latin. Sementara Portugal menjadi gerbang Eropa, dan Timor Leste adalah tetangga terdekat Indonesia.
Tantangan Implementasi
Implementasi kebijakan ini akan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:
- Ketersediaan guru berkompeten dalam Bahasa Portugis
- Penyusunan kurikulum dan materi ajar yang sesuai
- Keseimbangan dengan mata pelajaran bahasa asing lain yang sudah ada
- Anggaran untuk pelatihan guru dan pengadaan fasilitas pendukung
Hingga saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana teknis implementasi kebijakan Presiden Prabowo. (****)
