JAKARTA, GEMADIKA.com – Sebuah kontroversi besar menghantam stasiun televisi Trans7 setelah program Xpose menayangkan liputan yang dianggap merendahkan martabat ulama.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Kediri kini bersiap memberikan peringatan hukum kepada pimpinan program tersebut.
Kemarahan publik memuncak ketika tayangan itu dinilai melecehkan sosok kiai sepuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, KH. Anwar Manshur.
Video yang beredar menampilkan narasi yang dianggap tidak beradab dan cenderung merendahkan kehormatan para ulama.
Kritik Keras dari LBH Ansor
Ketua LBH Ansor Kota Kediri, Bagus Wibowo, menyatakan kekecewaannya melalui keterangan resmi pada Selasa (14/10/2025).
“Redaksi kata-kata dalam video itu sangat tidak beradab dan cenderung melecehkan ulama. Seharusnya sebelum menayangkan pemberitaan, tim redaksi melakukan konfirmasi kepada pihak yang ada di dalam video,” tegas Bagus.
Menurutnya, prinsip jurnalistik yang berimbang justru diabaikan dalam tayangan tersebut. Alih-alih memberikan informasi yang edukatif, program Xpose malah membangun framing negatif terhadap tokoh agama.
“Jangan sampai terkesan seolah-olah kiai ingin dihargai atau ingin mendapatkan uang. Ini bentuk pemberitaan yang tidak proporsional,” tambahnya.
Langkah Hukum Segera Ditempuh
LBH Ansor tidak main-main dengan ancaman hukumnya. Dalam waktu dekat, mereka akan berkoordinasi dengan Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) untuk menentukan langkah hukum yang tepat. Bahkan, jika diperlukan, mereka berencana sowan langsung kepada KH Anwar Manshur untuk meminta arahan dan bimbingan.
Bagus menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati kebebasan pers, namun dengan catatan penting.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebebasan pers, namun kebebasan itu tidak boleh kebablasan. Pemberitaan harus tetap berimbang dan beretika,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa peran kiai dan pesantren sangat vital dalam sejarah Indonesia, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini.
“Ulama adalah bagian penting dari sejarah Indonesia, tidak pantas dijadikan bahan olok-olok dalam tayangan televisi,” ujarnya menutup pernyataan.
Gelombang Kemarahan di Media Sosial
Kemarahan publik tak hanya datang dari lembaga formal. Akun resmi Trans7 di Instagram langsung dibanjiri belasan ribu komentar pedas dari warganet yang mengecam keras tayangan tersebut. Tagar #BoikotTrans7 pun dengan cepat menjadi trending topic di berbagai platform media sosial.
Sejumlah tokoh santri dan akun komunitas santri terkemuka seperti Romzi Ahmad, Ulinnuha Lazulfaa, Santri Keren, NU Garis Lucu, dan Cahpondok turut menyuarakan kekecewaannya. Mereka membagikan unggahan dari AIS Nusantara yang menuntut permintaan maaf terbuka dari CT Corp dan Trans7 dalam waktu maksimal 24 jam.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi tegas terhadap tayangan yang dianggap melanggar etika jurnalistik dan melukai perasaan komunitas pesantren di seluruh Indonesia.
Narasi Kontroversial yang Memicu Kemarahan
Apa sebenarnya yang membuat tayangan ini begitu kontroversial? Program Xpose menampilkan sisi gelap kehidupan pondok pesantren dengan sudut pandang yang dianggap bias dan provokatif.
Dalam tayangan tersebut, terlihat video para santri berjalan membungkuk dan mencium tangan seorang kiai. Namun, narasi yang mengiringinya justru menimbulkan masalah.
“Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan pondok? Kiainya yang kaya raya, tapi umat yang kasih amplop,” demikian narasi dalam tayangan tersebut.
Sepanjang video, narasi terus dibangun seolah-olah para pemuka agama gemar hidup mewah dengan memanfaatkan umat. Sudut pandang seperti ini dianggap sangat keliru dan menyesatkan karena tidak menggambarkan realitas sebenarnya dari kehidupan pesantren.
GP Ansor Jatim Layangkan Somasi Resmi
Aksi protes tidak hanya datang dari Kediri. Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur bahkan telah melayangkan somasi resmi untuk Trans7.
“Somasi dan Peringatan Keras dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor untuk Trans7. Dalam 1×24 Jam kami menuntut Klarifikasi terbuka dan permintaan maaf resmi dari Trans7. Kepada seluruh Masyarakat Indonesia #BOIKOTTRANS7,” demikian bunyi pengumuman resmi mereka.
Di platform X (Twitter), banyak pengguna juga mengunggah cuplikan tayangan tersebut sambil menyuarakan kritik keras.
“Acara pemberitaan sampah kayak gini emang cara yang paling mudah dan murah. Beritanya dibangun tanpa observasi, riset, wawancara, lalu membuat kesimpulan sesuai yang ada di tempurung kepala mereka #boikottrans7,” tulis salah satu akun yang viral.
DPR RI Ikut Turun Tangan
Kontroversi ini bahkan menarik perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maman Imanulhaq, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), turut menyuarakan kekecewaannya.
Menurut politisi PKB ini, narasi yang disampaikan dalam tayangan sangat tidak pantas dan berpotensi menyesatkan masyarakat luas.
“Narasi seperti itu jelas sangat merugikan dan menyakitkan bagi para kiai, santri, serta masyarakat pesantren. Kiai adalah figur moral dan spiritual yang telah berjasa besar bagi bangsa ini. Menyudutkan mereka sama saja dengan melecehkan tradisi keilmuan dan keagamaan yang menjadi fondasi masyarakat Indonesia,” tegas Maman, melansir laman resmi Fraksi PKB pada Selasa (14/10/2025).
Maman menilai tayangan ini menunjukkan ketidakpekaan dan ketidakpahaman media terhadap kultur pesantren yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia.
Ia mendesak Trans7 untuk segera mengambil langkah konkret.
“Trans7 harus meminta maaf secara terbuka dan melakukan evaluasi internal terhadap tim kreatif maupun redaksi yang memproduksi tayangan itu. Media memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga etika dan sensitivitas terhadap nilai-nilai keagamaan,” ujar Maman.
Kesimpulan
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab etis. Kehormatan ulama dan tradisi pesantren yang telah berjasa bagi bangsa Indonesia tidak boleh dijadikan bahan tayangan sensasional yang justru menyesatkan.
Publik kini menunggu respons resmi dari pihak Trans7 dan CT Corp. Apakah mereka akan memenuhi tuntutan permintaan maaf dalam 24 jam, atau justru membiarkan kontroversi ini terus membesar? Waktu akan menjawabnya. (Mond)
