MAMASA, GEMADIKA.com – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Arwin Rahman, menyarankan Bupati Mamasa Welem Sambolangi untuk menunda pelantikan pejabat eselon II yang masih terlibat dalam temuan keuangan daerah senilai Rp81 miliar.
Desakan tersebut disampaikan Arwin pada Kamis (9/10/2025) sebagai bentuk dorongan agar proses pelantikan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa dilakukan secara bersih, transparan, dan berintegritas.
Jaga Integritas, Tolak Pejabat Bermasalah
Arwin menegaskan bahwa pelantikan pejabat publik harus berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan rekam jejak yang bersih. Ia menilai, pejabat yang masih memiliki sangkutan temuan keuangan menunjukkan lemahnya integritas dan rendahnya kinerja.
“Saya menyarankan kepada Bupati Mamasa agar tidak melantik pejabat eselon II yang masih memiliki sangkutan dalam temuan Rp81 miliar tersebut. Pejabat yang memiliki temuan berarti tidak memiliki integritas dan kinerja yang baik,” ujar Arwin.
Ia menambahkan, mereka yang terlibat dalam temuan keuangan wajib terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban mereka sebelum diusulkan atau dilantik ke jabatan baru.
“Kalau yang bersangkutan sudah melunasi atau menyelesaikan temuannya, barulah bisa dilantik. Ini soal tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap aturan,” tegasnya.
Hasil Job Fit LAN Jadi Acuan Objektif
Selain itu, Arwin berharap hasil Job Fit Pejabat Eselon II yang telah diserahkan oleh tim dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar dapat dijadikan acuan objektif dalam menentukan pejabat yang akan dilantik.
Menurutnya, hasil job fit merupakan instrumen penting dalam memastikan proses penempatan pejabat dilakukan secara profesional, tanpa intervensi atau kepentingan politik.
“Kami berharap hasil job fit dari LAN dijadikan rujukan utama agar penempatan pejabat benar-benar berdasarkan kompetensi dan integritas,” ujar Arwin.
Bupati Targetkan Pelantikan Akhir Oktober 2025
Sebelumnya, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menyampaikan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti hasil job fit tersebut. Ia menargetkan pelantikan pejabat hasil seleksi akan dilakukan pada akhir Oktober 2025.
Dalam keterangannya pada Senin (6/10/2025), Welem menegaskan bahwa proses pelantikan akan dilaksanakan secara transparan dan objektif, berdasarkan hasil murni dari seleksi independen tim LAN Makassar.
“Kami segera menindaklanjuti hasil job fit ini, dan targetnya akhir Oktober sudah bisa dilakukan pelantikan. Semua hasil yang diserahkan merupakan murni hasil seleksi independen tim yang telah bekerja,” kata Welem.
Ia juga menegaskan bahwa tidak akan ada intervensi politik maupun kepentingan pribadi dalam penentuan pejabat eselon II. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa. (Antyka)
