JAKARTA, GEMADIKA.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Keputusan ini langsung menuai beragam reaksi dari masyarakat ada yang mendukung, ada pula yang menolak.
Menanggapi pro dan kontra tersebut, putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau yang akrab disapa Mbak Tutut, angkat bicara. Dengan tenang, ia menyatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam masyarakat Indonesia yang beragam.
“Pro dan Kontra Itu Wajar”
“Ya pro dan kontra kan masyarakat Indonesia tuh kan macem-macem ya. Ada yang pro dan ada yang kontra itu wajar-wajar saja,” kata Mbak Tutut kepada wartawan usai upacara penganugerahan.
Mbak Tutut mengajak masyarakat untuk melihat sisi lain dari sosok ayahnya—jasa-jasa yang telah diberikan untuk negara dan rakyat Indonesia. Meski memahami adanya kritik, ia berharap perbedaan pendapat tidak menjadi ekstrem dan memecah belah bangsa.
“Itu semua perjuangannya untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra tapi jangan ekstrem gitu, yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan,” ujarnya dengan tegas.
Tidak Merasa Dendam
Perempuan yang kini berusia 68 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya dan keluarga tidak menyimpan rasa dendam atau kecewa terhadap pihak-pihak yang menolak penganugerahan gelar pahlawan untuk ayahnya. Baginya, perbedaan pandangan adalah cerminan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dianut Indonesia.
“Untuk yang kontra, yang tidak mendukung, saya kami tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana karena memang kita kan negara kita ini kan kesatuan Bhinneka banyak ininya ya, macem-macemnya, monggo-monggo saja,” katanya dengan santai.
Dalam kesempatan yang sama, Mbak Tutut juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas penganugerahan gelar kehormatan tersebut.
Usulan Sejak 2010, Baru Terealisasi Sekarang
Penganugerahan gelar pahlawan untuk Soeharto sebenarnya bukan hal baru. Usulan serupa sudah pernah diajukan pada 2010 dan 2015, namun baru kali ini terealisasi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Menurut Mbak Tutut, Presiden Prabowo memberikan gelar kehormatan ini bukan tanpa alasan. Keputusan tersebut didasarkan pada aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Karena beliau dulu tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan bapak sejak muda. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat,” jelasnya.
Sebagai mantan tentara yang pernah berkarier di militer, Prabowo dinilai memiliki pemahaman mendalam tentang kontribusi Soeharto, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional.
Masyarakat Kini Lebih Pintar Menilai
Mbak Tutut juga menyoroti perubahan cara pandang masyarakat Indonesia saat ini. Menurutnya, generasi sekarang lebih cerdas dan kritis dalam menilai sejarah, termasuk peran dan jasa yang telah dilakukan ayahnya.
“Jadi bisa melihat apa yang bapak lakukan dan bisa menilai sendiri ya. Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana tapi sudah terlihat kok, enggak ada yang ditutupi,” tuturnya.
Pernyataan ini seolah menjawab berbagai kritik yang menyebut bahwa keluarga Cendana berusaha menutupi masa lalu atau memanipulasi sejarah. Bagi Mbak Tutut, semua informasi sudah terbuka dan masyarakat bebas menilai secara objektif.
Rencana Ziarah ke Makam Soeharto
Sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas penganugerahan gelar pahlawan ini, Mbak Tutut mengungkapkan bahwa keluarga berencana melakukan ziarah ke makam Soeharto yang berada di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah.
“Setelah menerima gelar pahlawan ini, Tutut mengatakan bahwa dirinya bersama keluarga akan melakukan ziarah ke makam ayahnya,” pungkasnya.
Penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto menjadi salah satu keputusan kontroversial di awal pemerintahan Prabowo Subianto. Di satu sisi, banyak yang menilai Soeharto berjasa dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik Indonesia. Di sisi lain, tidak sedikit yang mengkritik kebijakan otoriternya selama 32 tahun berkuasa.
Namun, terlepas dari pro dan kontra yang ada, keputusan ini telah resmi diambil dan menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang terus diperdebatkan hingga kini.
