JAKARTA, GEMADIKA.com – Kabar baik datang dari sektor keuangan Indonesia. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia menunjukkan tren penurunan pada Oktober 2025, tercatat sebesar US$ 423,9 miliar atau setara Rp 7.059,5 triliun (kurs Rp 16.653 per dolar AS). Angka ini lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang mencapai US$ 425,6 miliar.
Penurunan ini menjadi sinyal positif di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa meskipun secara bulanan turun, ULN Indonesia tetap tumbuh 0,3% secara tahunan (year on year/yoy), terutama didorong oleh pertumbuhan utang sektor publik.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia masih tetap kuat. Hal ini terlihat dari terus mengalirnya modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
“Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” terang Denny dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
Utang Pemerintah Naik, Swasta Turun
Posisi ULN pemerintah pada Oktober 2025 tercatat sebesar US$ 210,5 miliar, atau tumbuh 4,7% secara tahunan. Kenaikan ini menunjukkan pemerintah masih aktif memanfaatkan pendanaan luar negeri untuk membiayai berbagai program prioritas nasional.
Denny menegaskan bahwa sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola dengan sangat hati-hati.
“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional,” kata dia.
Berdasarkan sektor ekonomi, utang pemerintah dialokasikan untuk sektor-sektor strategis. Porsi terbesar disalurkan ke Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2% dari total ULN Pemerintah), disusul Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,6%), Jasa Pendidikan (16,4%), Konstruksi (11,7%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6%).
“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah,” kata dia.
Sementara itu, ULN sektor swasta justru menunjukkan tren sebaliknya. Posisi ULN swasta tercatat US$ 190,7 miliar pada Oktober 2025, turun dari US$ 192,5 miliar pada September 2025. Secara tahunan, ULN swasta bahkan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9% (yoy).
Penurunan terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang kontraksi 4,7% (yoy) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang kontraksi 1,2% (yoy).
“Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9% terhadap total ULN swasta,” ungkapnya.
Struktur Utang Tetap Sehat
Meski angka utang terlihat besar, BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap dalam kondisi sehat. Hal ini didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 29,3% pada Oktober 2025, masih dalam batas aman menurut standar internasional. Selain itu, dominasi utang jangka panjang mencapai 86,2% dari total ULN, yang menunjukkan risiko pembayaran jangka pendek relatif rendah.
Untuk memastikan pengelolaan utang tetap optimal, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN secara berkala.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Denny.
Dengan pengelolaan yang terukur dan struktur yang sehat, ULN Indonesia diharapkan tetap menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membebani stabilitas keuangan negara.
