LAMPUNG TIMUR, GEMADIKA.com – Kabupaten Lampung Timur direncanakan menjadi tuan rumah kegiatan sosialisasi anti-korupsi yang menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026.
Agenda strategis ini telah melalui tahap koordinasi awal yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Jumat (23/1/2026), dengan menghadirkan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI, serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Lampung.
Dua Sesi Strategis untuk Tingkat Lokal dan Provinsi
Ketua Penyelenggara kegiatan, Hendra Apriyanes yang akrab disapa Anes, menjelaskan bahwa agenda ini dirancang secara sistematis untuk menyentuh akar persoalan tata kelola pemerintahan, mulai dari dinamika di tingkat lokal hingga penguatan komitmen integritas di level provinsi.
“Kegiatan ini kami bagi ke dalam dua sesi utama. Sesi pertama difokuskan pada pembahasan dinamika di tingkat lokal Kabupaten Lampung Timur,” ujar Anes.
Sesi pertama akan dihadiri oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan pihak swasta se-Lampung Timur.
Relasi Bersih antara Birokrasi dan Pengusaha
Menurut Anes, keterlibatan birokrasi dan pelaku usaha dalam satu forum menjadi langkah penting untuk memastikan relasi kerja yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik koruptif.
“Kami ingin memastikan hubungan antara birokrasi dan pengusaha lokal berjalan secara sehat, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
Sesi ini diharapkan dapat membangun pemahaman bersama tentang pentingnya praktik bisnis yang bebas dari suap, gratifikasi, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya.
Sesi Kedua Libatkan Kepala Daerah Se-Lampung
Sementara itu, sesi kedua dirancang dengan cakupan yang lebih luas. Panitia mengundang seluruh kepala daerah dan pimpinan legislatif se-Provinsi Lampung.
Forum ini diproyeksikan menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan komitmen integritas antarpemimpin daerah di seluruh Bumi Ruwa Jurai.
Koordinasi Intensif dengan Pemprov Lampung
Terkait persiapan teknis serta pendalaman materi pada sesi kedua, Anes menegaskan bahwa koordinasi lintas institusi terus dilakukan secara intensif, khususnya dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
“Untuk rincian materi dan teknis pelaksanaan sesi kedua, dapat menghubungi Ketua BPC HIPMI Lampung Timur, Fitra Aditia Irsyam. Saat ini beliau tengah melakukan komunikasi intensif dengan kepala daerah,” jelas Anes.
Pelaksanaan teknis kegiatan ini menunggu rilis resmi dari HIPMI Provinsi Lampung dan BPC HIPMI Lampung Timur.
Perkuat Fondasi Tata Kelola Pemerintahan
Melalui sosialisasi anti-korupsi yang dikemas secara komprehensif dan berjenjang ini, diharapkan Provinsi Lampung dapat memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, baik di level kabupaten maupun lintas daerah.
“Ini adalah upaya bersama untuk membangun ekosistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, mulai dari level teknis hingga level pengambil kebijakan,” tambah Anes. (Fatullah)
