JAKARTA,GEMADIKA.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi energi yang tengah dikaji pemerintah harus mempertimbangkan pengalaman saat masa pandemi COVID-19.
Menurutnya, langkah penghematan energi perlu disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (23/3/2026).
Pratikno menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik. Dalam sektor pendidikan, metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Untuk kegiatan praktikum, pembelajaran tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis, seperti penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembiayaan akses internet bagi siswa.
Dalam strategi lintas instansi, pemerintah berencana menerapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), memperkuat pemanfaatan platform digital, serta membatasi mobilitas perjalanan dinas.
Kebijakan efisiensi energi ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026. Pratikno menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana pembelajaran dari rumah masih belum menjadi keputusan final pemerintah.
Negara Asia Tenggara Ikut Terapkan Penghematan Energi
Langkah penghematan energi juga dilakukan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara akibat pembatasan pasokan minyak di Selat Hormuz. Di Filipina, kantor pemerintahan telah menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan.
Sementara di Thailand dan Vietnam, para pejabat didorong untuk bekerja dari rumah serta membatasi perjalanan dinas. Adapun Myanmar memberlakukan sistem berkendara bergantian.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, bahkan mengumumkan kebijakan pembatasan harga sementara untuk solar, sementara Vietnam mulai memanfaatkan dana stabilisasi harga bahan bakar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis energi global mulai berdampak luas, sehingga mendorong berbagai negara mengambil langkah adaptif guna menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik.
Dilansir dari (Detikedu)
