REMBANG, GEMADIKA.com – Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) di Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan, diwarnai dinamika yang cukup tinggi. Kondisi ini dipicu oleh munculnya mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa Waroh Purbayanti, serta tuntutan warga terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan objek wisata Pantai Balongan.
Suasana rapat sempat memanas setelah Ali Nasikin, Pembina Pantai Balongan, melakukan aksi protes dengan membentangkan spanduk berisi lima tuntutan. Aksi tersebut sontak menyita perhatian peserta musyawarah dan memicu perdebatan di dalam forum.
Dalam tuntutannya, Ali Nasikin menyampaikan lima poin utama. Di antaranya penolakan terhadap kepemimpinan kepala desa yang dinilai arogan, intimidatif, dan sewenang-wenang. Ia juga mendesak pengusutan dugaan penyelewengan dana pengelolaan Pantai Balongan periode 2020–2022.
Selain itu, ia meminta dilakukan audit terhadap bendahara pantai periode 2023 hingga sekarang karena dianggap tidak transparan. Tuntutan lain adalah penolakan reorganisasi BUMDes dan unit pengelola pantai yang dinilai cacat secara hukum dan administrasi, serta mendesak pencabutan hasil Musdes 17 Maret 2026. Terakhir, ia meminta agar kepengurusan lama dikembalikan sesuai masa jabatan hingga 2029.
Menanggapi hal tersebut, saat dikonfirmasi awak media, Kepala Desa Balongmulyo, Waroh Purbayanti, membantah tudingan yang diarahkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa perombakan pengurus bukan didasari kepentingan pribadi, melainkan menindaklanjuti aspirasi warga.
”Pergantian pengelola itu bukan keinginan pribadi saya, tetapi desakan dari warga. Warga menilai pengelola sebelumnya didominasi oleh kerabat saudara Ali Nasikin,” ujar Waroh, Minggu (12/4/2026).
Terkait pengelolaan keuangan, Waroh mengungkapkan bahwa total pendapatan Pantai Balongan sejak tahun 2023 mencapai Rp106 juta. Namun, hingga kini dana tersebut belum sepenuhnya diserahkan kepada pengurus baru.
Ia menjelaskan, sekitar 50 persen dana telah diserahkan kepada bendahara baru pada Sabtu (11/4/2026), sementara sisanya masih berada di bendahara lama dan menunggu penerbitan surat keputusan (SK) resmi bagi pengurus baru.
Waroh juga menyoroti adanya dugaan praktik pengelolaan aset yang tidak transparan pada periode sebelumnya, seperti penarikan tiket di luar sistem utama serta sewa fasilitas yang tidak tercatat secara jelas.
”Ada penarikan tiket pagi dan sore yang tidak masuk kas, termasuk sewa kamar mandi di titik ramai yang nilainya bisa mencapai Rp10 juta hingga Rp15 juta per tahun, namun tidak dilaporkan secara jelas,” ungkapnya.
Sementara itu, Ali Nasikin membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dana dari penarikan tiket tambahan digunakan untuk kebutuhan operasional yang tidak tercakup dalam anggaran resmi pengelolaan pantai.
”Tiket pagi dan sore itu pengelolaannya tersendiri. Dananya digunakan untuk konsumsi tamu, hiburan, rapat pengurus, serta kebutuhan operasional lain yang tidak dicover oleh manajemen pusat,” jelas Ali.
Ia juga merinci penggunaan dana dari sewa fasilitas, termasuk kamar mandi dan toilet. Menurutnya, dana tersebut telah dimanfaatkan untuk pembangunan sarana serta pengadaan fasilitas penunjang.
”Pada 2023 dana dibawa oleh Ketua BUMDes, tahun 2024 digunakan untuk pembangunan toilet di sisi timur, dan tahun 2025 sudah diserahkan ke kantor desa,” ujarnya.
Ali menambahkan, hasil sewa toilet di area tengah juga pernah digunakan untuk pembelian alat musik organ sebagai sarana hiburan pengunjung.
”Saat itu kami mengajukan pengadaan ke desa, tapi belum diperbolehkan. Akhirnya kami berinisiatif sendiri menggunakan dana yang ada,” pungkasnya.
Polemik internal ini kini menjadi perhatian masyarakat luas. Warga berharap adanya audit independen guna memastikan kejelasan aliran dana pengelolaan Pantai Balongan, yang merupakan salah satu aset penting bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).
Hingga berita ini diturunkan, situasi di Desa Balongmulyo terpantau tetap kondusif, meski masyarakat masih menunggu langkah administratif lanjutan, khususnya terkait penerbitan SK pengurus baru.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan