REMBANG, GEMADIKA.com – Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, diterpa isu miring.
Kinerja oknum kepala dapur SPPG disorot tajam karena diduga lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan harian, hingga dinilai memicu potensi kekacauan dari dalam manajemen.
Keluhan tersebut diungkapkan oleh salah seorang pengelola SPPG di wilayah Rembang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia menyebut, kendala terbesar dalam pelaksanaan program nasional ini justru muncul dari faktor internal operasional dapur, bukan dari hambatan eksternal.
”Mempertanyakan kinerja kepala dapur SPPG itu apa, kepala dapur kerjaannya cuma tidur-tidur aja. Tidak kerja, kalau kerja tidak akan ada masalah di dapur. Ini harus ada langkah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran kepala SPPG,” ungkap sumber tersebut dengan nada kecewa, Sabtu (30/5/2026).
Risiko Fatal di Balik Kelalaian Pengawasan
Ia menilai, sesuai regulasi Badan Gizi Nasional (BGN), posisi Kepala SPPG atau kepala dapur memegang tanggung jawab mutlak dalam rantai komando operasional.
Ia juga menambahkan bahwa situasi ini sangat membahayakan keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
”Seharusnya mereka wajib mengawasi ketat setiap proses pembagian tugas, mulai dari sortir ketat bahan baku, higienitas juru masak, proses pengolahan, hingga pengemasan masakan,” ucapnya.
”Yang bikin kacau MBG itu dari dalam, bukan orang luar,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) Rembang, Aprilia Qoulan Syakila, angkat bicara. Ia meminta agar semua pihak yang merasa keberatan dengan kinerja pimpinan SPPG untuk menyampaikan keluhannya secara langsung guna menjaga objektivitas.
”Jika ada yang mengeluhkan kinerja Kepala SPPG, bisa langsung disampaikan saja ke Kepala SPPG ya. Itu juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kepala SPPG bersama mitra terkait kinerja Kepala SPPG. Karena memang mereka saling keterkaitan,” ujar Aprilia saat dikonfirmasi, Sabtu (30/5/2026).
Aprilia tidak menampik adanya sumbatan informasi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kendala utama yang memicu persoalan fasilitas ini adalah minimnya koordinasi dari pihak mitra kepada kepala satuan setempat.
”Di sisi lain ada juga keluhan mitra atau yayasan yang kurang dalam komunikasi dengan Ka SPPG, salah satunya terkait permintaan dalam pembenahan fasilitas SPPG,” imbuhnya.
Ia menilai persoalan ini murni akibat kendala hubungan kerja dan belum optimalnya ruang dengar di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, Aprilia mendorong agar dinamika operasional ini diselesaikan secara kekeluargaan di internal masing-masing instansi tanpa harus memperpanjang polemik di luar.
”Sehingga saya kira ini masalah kurangnya komunikasi antara Ka SPPG dan Mitra/Yayasan, dan itu dapat diselesaikan di internal masing-masing,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan