SUMATRA, GEMADIKA.com – Sektor kesehatan menjadi prioritas utama dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana lanjutan akibat keterbatasan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat, langkah cepat telah dilakukan sejak masa tanggap darurat hingga memasuki fase transisi pemulihan. Hingga 2 April 2026, masih terdapat sekitar 21 unit puskesmas pembantu (pustu) yang belum beroperasi dan menjadi fokus penanganan.
Mayoritas Fasilitas Kesehatan Sudah Pulih
Untuk rumah sakit milik pemerintah, terdapat total 130 unit di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 rumah sakit sempat terdampak banjir.
Rinciannya meliputi:
23 unit di Aceh
35 unit di Sumatera Utara
29 unit di Sumatera Barat
Selain itu, terdapat 9 rumah sakit yang sempat berhenti beroperasi, terdiri dari 8 unit di Aceh dan 1 unit di Sumatera Utara.
Namun berkat percepatan penanganan dan kolaborasi lintas sektor, seluruh rumah sakit tersebut kini telah kembali beroperasi 100 persen sejak 7 Januari 2026.
Puskesmas Juga Kembali Melayani Masyarakat
Pemulihan juga terjadi pada fasilitas puskesmas. Dari total 1.265 unit yang tersebar di tiga provinsi, sebanyak 867 unit sempat terdampak banjir, bahkan 152 unit di antaranya sempat berhenti beroperasi total.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa kerusakan parah menjadi penyebab utama terhentinya operasional tersebut.
“Berhentinya operasional 152 unit puskesmas disebabkan karena fasilitas tersebut benar-benar terendam berat,” ungkapnya dalam rapat bersama Komisi IX DPR pada 19 Januari 2026.
Adapun rinciannya:
139 unit di Aceh
12 unit di Sumatera Utara
1 unit di Sumatera Barat
Saat ini, seluruh puskesmas tersebut telah kembali beroperasi dan melayani masyarakat.
Pemulihan Pustu Capai Progres Signifikan
Di sisi lain, jumlah puskesmas pembantu (pustu) yang terdampak mencapai 2.522 unit dari total 2.952 unit. Pada 1 Desember lalu, sebanyak 176 unit tercatat tidak beroperasi.
Kini, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi sekitar 21 unit, atau mengalami penurunan sekitar 88 persen. Capaian ini menjadi indikator kuat percepatan pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak.
Apresiasi Pemerintah dan Dukungan Tambahan
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, mengapresiasi percepatan pemulihan sektor kesehatan yang dinilai paling cepat dibanding sektor lainnya.
“Saya melihat fasilitas kesehatan, khususnya RSUD, semuanya berjalan paling cepat dibandingkan sektor yang lain,” kata Tito pada 12 Maret 2026.
Sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan, pemerintah bersama pihak swasta juga menyalurkan bantuan berupa 31 unit ambulans dan berbagai alat kesehatan ke wilayah terdampak.
Distribusi ambulans dilakukan ke 11 kabupaten/kota, antara lain:
Aceh Tamiang (7 unit)
Aceh Utara (6 unit)
Aceh Tengah (5 unit)
Bener Meriah (3 unit)
Bireuen (3 unit)
Gayo Lues (2 unit)
Aceh Timur (1 unit)
Pidie Jaya (1 unit)
Kota Medan (1 unit)
Tapanuli Tengah (1 unit)
Kota Pariaman (1 unit)
Bantuan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Satgas PRR dan sektor swasta dalam mendukung percepatan pemulihan layanan kesehatan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp529 miliar yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan di tiga provinsi terdampak.
Dilansir dari Info Tempo
