SERAM BAGIAN BARAT, GEMADIKA.com – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus memperkuat langkah percepatan penanganan stunting dan kemiskinan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Upaya tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) strategis yang digelar pemerintah daerah guna menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menangani dua persoalan yang masih menjadi tantangan pembangunan daerah.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, itu dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala puskesmas, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten SBB.
Dalam arahannya, Bupati Asri Arman menegaskan bahwa stunting dan kemiskinan merupakan dua persoalan yang saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Menurutnya, keberhasilan penanganan kedua masalah tersebut sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
“Penanganan stunting dan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi seluruh OPD, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta dukungan masyarakat agar target penurunan kedua persoalan ini dapat tercapai,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, tingginya angka kemiskinan dapat berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi meningkatkan risiko stunting pada anak.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat daerah untuk meninggalkan pola kerja sektoral dan membangun sistem kerja yang lebih kolaboratif agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan hasil yang nyata dan berkelanjutan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi. Perbedaan data yang dimiliki masing-masing OPD dinilai masih menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten SBB menilai validitas data merupakan fondasi penting dalam merumuskan strategi penanganan stunting dan kemiskinan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, program bantuan maupun intervensi dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain persoalan ekonomi, rakor juga menyoroti bahwa stunting bukan hanya masalah kesehatan semata. Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan berbagai faktor lain seperti sanitasi lingkungan, akses air bersih, pendidikan keluarga, pola asuh anak, hingga akses terhadap layanan kesehatan dasar.
Di sejumlah wilayah, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur sanitasi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, serta kondisi ekonomi keluarga yang belum merata.
Sekretaris Daerah Kabupaten SBB dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinkronisasi data sebagai langkah awal untuk memperkuat efektivitas program pemerintah.
Menurutnya, data yang valid akan membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan seluruh intervensi yang dilakukan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah strategi prioritas juga disepakati sebagai langkah percepatan penanganan stunting dan kemiskinan. Di antaranya adalah validasi dan sinkronisasi data lintas sektor, penguatan intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu, serta optimalisasi peran pemerintah desa dalam mendukung program-program pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan dana desa juga menjadi salah satu instrumen penting yang didorong untuk mendukung berbagai kegiatan pencegahan stunting, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Selain itu, pemerintah daerah akan mengoptimalkan peran kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa. Kehadiran kader Posyandu dinilai sangat penting dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi keluarga, hingga pendampingan ibu hamil dan balita.
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu juga akan menjadi salah satu landasan dalam memperkuat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Bupati Asri Arman berharap seluruh hasil kesepakatan yang telah dirumuskan dalam rapat koordinasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program nyata di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka stunting dan kemiskinan bukan hanya menjadi target pemerintah daerah, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan.
“Keberhasilan program ini merupakan investasi bagi masa depan daerah. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk bekerja bersama dan memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat, Kabupaten Seram Bagian Barat optimistis dapat mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
