BANGKALAN, GEMADIKA.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DP2KP) menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah dan para petani di daerah.
Kabupaten Bangkalan dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian, didukung oleh keberadaan ribuan kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DP2KP Bangkalan, CHK Karyadinata, saat mendampingi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widi Astuti, dalam kegiatan Rembuk Tani bertema Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan, yang digelar di Perumahan Sinjay Residence, Tunjung, Burneh, Bangkalan, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan itu, CHK Karyadinata menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas kebijakan penurunan harga pupuk serta kemudahan dalam proses penebusan pupuk bersubsidi yang dinilai sangat membantu para petani.
“Untuk saat ini harga pupuk relatif stabil dengan pasokan yang mencukupi. Sementara itu, harga gabah merangkak naik berada di kisaran Rp7.000 per kilogram,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab Bangkalan telah melakukan pemutakhiran data pertanian berbasis digital melalui sistem satu data yang terintegrasi. Sistem tersebut memuat berbagai informasi penting, mulai dari profil petani, luas lahan, hingga kebutuhan pupuk secara akurat.
“Program integrasi data itu baru mencakup empat kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada di Bangkalan. Dengan ini, Bangkalan siap membuktikan bahwa jika sarana, prasarana, serta pemenuhan pupuk diberikan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan, maka target swasembada pangan nasional pasti bisa kita capai,” tuturnya.
Sementara itu, Widi Astuti yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut mengapresiasi inovasi berbasis geospasial yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
“Terobosan Pemkab Bangkalan ini sangat solutif karena mampu mendata secara presisi mengenai kepemilikan lahan, luas area pertanian, hingga estimasi riil kebutuhan pupuk para petani di lapangan. Bahkan, sistem ini juga dibekali kemampuan mendeteksi potensi serta ketersediaan aliran sumber air di setiap titik koordinat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini telah melakukan penyederhanaan dalam proses penebusan pupuk bersubsidi guna mempermudah petani dalam memperoleh kebutuhan produksi.
“Saat ini, pola penebusan pupuk bersubsidi bagi petani tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu, masih memerlukan proses validasi serta verifikasi administratif berlapis-lapis. Sekarang tidak seperti itu lagi,” tutupnya.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mempercepat tercapainya target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
Penulis : Nardi
Editor : Rini
