JAKARTA, GEMADIKA.com – Polemik antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan (PDIP) kembali mencuat setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Bestari Barus menilai kritik yang disampaikan Hasto lebih didasari persoalan masa lalu dibandingkan substansi pemerintahan.
“Saya kira Hasto sebaiknya mengkoordinasikan hal-hal yang terkait berpemerintahan ini kepada kader-kader dia yang di eksekutif maupun di legislatif. Masa mesti PSI menanggapi Hasto, Nggak ada korelasi gitu. Cuma dialah yang tahu apa yang dia omongkan,” kata Bestari Barus saat dihubungi, Selasa (2/6/2026).
Bestari juga menyinggung hubungan antara PDIP dan Jokowi yang pernah menjadi kader partai tersebut. Menurutnya, seluruh pihak sebaiknya lebih fokus membangun masa depan politik daripada terus mempersoalkan hal-hal yang telah berlalu.
“Saya kira kalau ini terkait dengan masa lalu Pak Jokowi pernah berada di partainya, dia ya sudah lah nggak usah terlalu dalam menyimpan kesumat gitu loh. Sudah dewasa, lebih dewasa berpartai. Tatalah partaimu, biar orang menata partai orang,” imbuhnya.
Selain itu, Bestari turut menanggapi kritik Hasto mengenai kondisi fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut sebagai dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Menurut Bestari, pemerintahan Jokowi selama dua periode berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatannya.
“Pak Jokowi landing mulus. Yang ndak mulus itu perasaan PDIP terhadap Pak Jokowi. Tolong itu digarisbawahi. Pak Jokowi dalam memimpin selama 10 tahun itu landing mulus, yang tidak mulus itu perasaan PDIP saja terhadap Pak Jokowi,” tuturnya.
Ia juga meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat dan mampu melanjutkan berbagai program pembangunan nasional.
“Pemerintahan itu seyogianya memang berkelanjutan dan kita meyakini bahwa Pak Prabowo kuat dan akan bekerja sesuai kehendak rakyat dan akan menjadi orang yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini. Seperti itu keyakinan kita,” kata dia.
“Karena keinginannya atau apa yang menjadi hasrat itu tidak terpenuhi, kemudian sampai kapanpun rasa sakit itu terpelihara. Seharusnya yuk move on dan lebih dewasa dalam bernegara bangsa ini,” lanjutnya.
Jokowi Akan Penuhi Undangan Masyarakat
Bestari menjelaskan rencana Jokowi berkeliling ke sejumlah daerah bukan agenda politik tertentu, melainkan untuk memenuhi undangan masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan mantan kepala negara tersebut.
Ia berharap setiap kegiatan yang dihadiri Jokowi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat dukungan terhadap pemerintahan saat ini.
“Yang paling penting bahwa setiap pertemuan itu membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Tidak kemudian pertemuan-pertemuan yang kemudian mengejek ataupun mendiskreditkan pemerintah, tidak. Justru Pak Jokowi kita menitip kepada Pak Jokowi agar bisa sekalian menyatakan bahwa yuk mari kita dukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini bahkan sampai dua periode dukung gitu loh. Supaya Pak Prabowo mendapat keleluasaan dalam bergerak,” jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan dirinya akan mulai memenuhi sejumlah undangan dari masyarakat di berbagai daerah setelah kondisi kesehatannya membaik.
“Ya ini kan saya banyak undangan-undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya, saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada,” ujar Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo.
Kritik Hasto terhadap Pemerintahan Jokowi
Sementara itu, Hasto Kristiyanto menilai kunjungan ke daerah seharusnya menjadi momentum pertanggungjawaban seorang pemimpin atas kebijakan yang telah dijalankan selama masa pemerintahannya.
Hasto menyoroti sejumlah kebijakan di era Jokowi, mulai dari belanja bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga program hilirisasi yang menurutnya perlu mendapat evaluasi.
“Ya tapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya,” kata Hasto.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut akan menjadi bahan penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
“Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin,” pungkasnya.
Perbedaan pandangan antara PSI dan PDIP terkait Jokowi kembali menunjukkan dinamika politik nasional pasca-pergantian pemerintahan. Meski demikian, kedua pihak sama-sama menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan dan perhatian terhadap kepentingan masyarakat.
