MAMUJU,GEMADIKA.com – Ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) saat aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor gubernur hari ini sempat menjadi pertanyaan publik, Namun ternyata sang gubernur bersama rombongan pejabat daerah tengah menjalankan agenda kenegaraan yang tak kalah krusial.Senin,(5/5/2025).
Sejak pagi, Gubernur SDK didampingi Wakil Gubernur Mayjen (Purn) Salim S. Mengga (SSM) serta enam bupati se-Sulawesi Barat berada di Jakarta.
Mereka mengikuti serangkaian pertemuan dengan sejumlah kementerian dalam rangka memperjuangkan program strategis untuk kemajuan daerah.
Pertemuan hari pertama dimulai dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), membahas peningkatan pembangunan kawasan transmigrasi di empat kabupaten: Polewali Mandar (Polman), Mamuju, Mamuju Tengah (Mateng), dan Pasangkayu.
Setelah itu, rombongan bertemu dengan Menteri Sosial dan dilanjutkan dengan audiensi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), membicarakan penguatan infrastruktur dasar dan perumahan.
“Pertemuan ini penting dalam memperjuangkan alokasi anggaran pusat untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi,” ujar Hajrul Malik, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar yang turut mendampingi rombongan.
Agenda tidak berhenti di hari pertama. Pada Selasa (6/5/2025), Gubernur SDK dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pengusaha kelapa sawit nasional. Pertemuan ini bertujuan membahas optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak permukaan air salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sedang diperjuangkan agar kontribusinya semakin signifikan.
Kemudian pada Rabu, (7/5/2025), rombongan akan menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengonsolidasikan program pengembangan ekonomi maritim, sebagai langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di wilayah pesisir Sulawesi Barat.
“Seluruh langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab Gubernur dalam memastikan kepentingan rakyat Sulawesi Barat terlayani, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” sambung Hajrul Malik.
Sementara itu, terkait aksi demonstrasi yang berlangsung di Mamuju, Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang dialog dan menghormati aspirasi masyarakat.
“Pemerintah tidak pernah menutup ruang bagi suara rakyat. Namun, kami juga memastikan bahwa tugas pemerintahan tetap berjalan demi kepentingan publik yang lebih luas,” ungkap salah satu pejabat Pemprov yang tak ingin disebutkan namanya
(Antyka)
