JAKARTA, GEMADIKA.com – Pemerintah Indonesia akan merevisi cara menghitung garis kemiskinan nasional mengikuti standar baru Bank Dunia, perubahan ini berpotensi menaikkan angka kemiskinan secara drastis.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengonfirmasi pemerintah tengah menyusun perhitungan terbaru garis kemiskinan. Dia menegaskan pembahasan sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu.
“Memang sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu yang lalu, bahwa kita harus merevisi mengenai angka ini. Jadi bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini setelah perubahannya harus betul-betul dilihat lagi,” kata Luhut usai acara International Conference on Infrastructure, Kamis (12/6/2025).
Laporan komprehensif sudah disiapkan untuk Presiden Prabowo Subianto. Luhut optimis pengumuman resmi bisa dilakukan tahun ini.
“Saya kira sudah kita siapkan laporannya pada Presiden. Tidak ada yang aneh di sini, tapi harus memang dilakukan perubahan,” ungkapnya.
“Bisa (tahun ini) akan diumumkan, tapi saya pikir datanya sudah cukup lengkap,” tambahnya.
Indikasi menunjukkan jumlah kemiskinan akan naik dengan perhitungan baru. Namun Luhut menekankan hal ini tidak perlu ditanggapi berlebihan karena pemerintah sudah menyiapkan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan food estate.
“Secara menyeluruh nanti sedang di studi, BPS juga bicara dengan kami mengenai ini. Sehingga kita tidak perlu kaget-kaget, kita berharap nanti mungkin kalau Presiden setuju, angka-angkanya bisa keluar nanti dan pidato Presiden mungkin akan lebih mencerminkan angka yang sebenarnya,” jelasnya.
Standar Baru Bank Dunia
Bank Dunia melakukan pembaruan perhitungan garis kemiskinan global Juni 2025, mengadopsi Purchasing Power Parities (PPP) 2021 menggantikan PPP 2017. (*)
