JAKARTA, GEMADIKA.com – Keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas peliputan (ID Pers) milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia (DV), menuai sorotan publik dan kecaman dari sejumlah organisasi pers.
Pencabutan dilakukan setelah Diana menanyakan insiden keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025).
Menurut CNN Indonesia, pencabutan dilakukan tanpa surat resmi dan terjadi di luar jam kerja, dengan perwakilan BPMI mendatangi kantor redaksi CNN untuk mengambil ID pers.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengaku terkejut dengan langkah tersebut.
“Instruksi BPMI agar koresponden kami menyerahkan kartu liputan Istana sangat mengejutkan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan pencabutan tersebut,” kata Titin dalam keterangan pers, Minggu (28/9/2025).
Titin menilai Diana memiliki rekam jejak profesional yang baik, termasuk statusnya sebagai pewarta Istana sejak Oktober 2024. CNN Indonesia meminta BPMI dan Sekretariat Presiden memberi penjelasan transparan serta memulihkan akses liputan jurnalisnya.
Desakan dari Dewan Pers, PWI, dan AJI
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mendesak agar ID pers DV segera dikembalikan.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” tegas Komaruddin.
Ia juga meminta BPMI memberikan penjelasan publik yang memadai agar tidak menimbulkan persepsi buruk terhadap kebebasan pers di Indonesia.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat ikut menyatakan keprihatinan. Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menilai pencabutan ID pers tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda tidak dapat dibenarkan karena menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi,” tegas Munir.
Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta melalui ketua Irsyan Hasyim meminta BPMI meminta maaf kepada Diana Valencia dan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pejabat BPMI yang melakukan pencabutan ID pers tersebut.
Respons Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah sedang mencari solusi atas polemik ini.
“Kita cari jalan keluar terbaik. Saya sudah perintahkan BPMI untuk menjalin komunikasi dengan pihak CNN Indonesia,” ujar Prasetyo pada Minggu malam (28/9/2025).
Ia memastikan akan mengoordinasikan langkah terbaik agar masalah ini segera selesai dan tidak mengganggu hubungan kerja antara pemerintah dan media.
Konteks Peristiwa
Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah Diana meliput agenda Presiden di Halim PK dan bertanya soal keracunan MBG. Pertanyaan itu dinilai BPMI berada di luar konteks agenda Presiden sehingga memicu pencabutan ID pers.
Organisasi pers menegaskan pentingnya menghormati peran jurnalis sebagai pengemban amanah publik. Dewan Pers juga berharap kasus serupa tidak terulang agar iklim kebebasan pers di Indonesia tetap terjaga. (Red)
