MAMUJU, GEMADIKA.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, di Ballroom Andi Depu, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (30/9/2025). Rapat ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar serta Plh Sekprov, Herdin Ismail.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan keprihatinannya atas pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp330 miliar. Kondisi ini memaksa Pemprov Sulbar untuk melakukan langkah efisiensi secara besar-besaran.
“Rapat kerja kita hari ini, yang pertama dilandasi oleh keprihatinan karena kita dikurangi Rp330 miliar dari dana transfer,” kata Suhardi Duka usai rapat.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Gubernur menegaskan bahwa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN akan tetap dipertahankan.
“Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dengan sedikit moderasi terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN,” ujarnya.
Konsekuensi dari kebijakan ini, Pemprov Sulbar akan melakukan efisiensi pada sejumlah program yang diturunkan ke daerah. Selain itu, Gubernur juga akan berupaya mencari tambahan anggaran melalui program-program kementerian di Jakarta.
“Saya berharap ada tumpahan anggaran dari APBN. Pilihannya, maka saya tidak hapus TPP, tapi saya melakukan efisiensi terhadap berbagai program yang akan turun ke daerah, dengan berupaya menggantinya dari program yang akan saya ambil di Jakarta,” ungkapnya.
Sektor Prioritas Tetap Dijaga
Kendati anggaran berkurang, Pemprov Sulbar tetap mempertahankan penguatan pada sektor-sektor penting.
“Hampir semua, infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan beasiswa tetap kita pertahankan. Walaupun peningkatannya tidak besar, tapi minimal kita jaga apa yang ada sekarang,” tegas Suhardi Duka.
Namun demikian, satu pos anggaran yang harus dipangkas adalah dana hibah, termasuk bantuan kepada organisasi kemasyarakatan maupun lembaga non-pemerintah lainnya.
“Hanya hibah memang kita kurangi. Bantuan ke organisasi, bantuan hibah itu tidak bisa kita hindari, harus kita kurangi,” pungkasnya.
Melalui langkah efisiensi dan strategi penyesuaian program, Pemprov Sulbar berharap mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus menjajaki peluang tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat. (Antyka)
