GROBOGAN, GEMADIKA.com – Semangat kebersamaan dan tekad membangun desa terasa kental saat Tim Penggerak PKK Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan menggelar Rapat Konsultasi Tahunan 2026 pada Kamis (09/04/2026). Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk mengevaluasi program yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah ke depan demi kemajuan masyarakat desa.
Acara dibuka dengan rangkaian sambutan dari tiga pihak, yakni Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bandungharjo, Kepala Desa Bandungharjo, dan perwakilan dari Kecamatan Toroh.
Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bandungharjo menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya rapat konsultasi tahun ini. Ia mengajak seluruh anggota untuk terus bersinergi dalam menjalankan program-program PKK yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Kekuatan PKK ada pada kebersamaan kita. Selama kita kompak dan saling mendukung, tidak ada program yang tidak bisa kita wujudkan untuk masyarakat Desa Bandungharjo,” ujarnya penuh semangat.
Kepala Desa Bandungharjo, Suwadi, menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh ibu-ibu PKK yang telah hadir dan aktif berkontribusi dalam kegiatan tersebut.
“Terima kasih kepada ibu-ibu PKK Desa Bandungharjo yang sudah hadir,” ucap Suwadi.
Dalam kesempatan itu, Suwadi juga menyampaikan pesan penting terkait perkembangan teknologi yang kian pesat. Ia mengingatkan warga, khususnya ibu-ibu PKK, agar tidak mudah percaya terhadap konten-konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang kini banyak beredar di media sosial.
“Jangan mudah percaya kepada konten-konten AI,” tegas Suwadi, seraya berharap masyarakat semakin cerdas dan bijak dalam bermedia sosial.
Perwakilan dari Kecamatan Toroh turut memberikan sambutan yang penuh apresiasi. Ia mengakui bahwa kekompakan PKK Desa Bandungharjo menjadi contoh yang patut diteladani.
“Terima kasih kepada PKK yang sudah kompak,” ungkapnya, mendorong agar semangat kebersamaan ini terus dijaga dan ditingkatkan.
Perwakilan kecamatan juga menyampaikan informasi penting mengenai kebijakan pemerintah terkait administrasi kependudukan. Saat ini, pemerintah secara bertahap mulai mengurangi penggunaan KTP dan e-KTP fisik. Sebagai gantinya, masyarakat diwajibkan beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebuah aplikasi resmi yang memuat data kependudukan secara digital di ponsel pintar.
“Sekarang pemerintah sedikit demi sedikit mengurangi KTP, e-KTP. Sekarang menggunakan IKD yang menggunakan aplikasi, diwajibkan menggunakan IKD (Identitas Kependudukan Digital),” jelasnya kepada peserta rapat.
Informasi ini disambut antusias oleh para peserta, mengingat masih banyak warga yang belum memahami cara mengaktifkan IKD di perangkat mereka.
