JAKARTA, GEMADIKA.com – Papua Barat kini tengah mempersiapkan masa depan yang lebih cerah! Provinsi di ujung timur Indonesia ini sedang mematangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang akan menjadi peta jalan kemajuan selama lima tahun ke depan.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan konsultasi khusus untuk membahas rancangan awal RPJMD Papua Barat. Acara penting ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, yang menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung kemajuan Papua Barat.
Dalam paparannya, Restuardy menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan target nasional. RPJMD Papua Barat tidak hanya harus menjawab kebutuhan spesifik masyarakat lokal, tetapi juga mendukung visi besar Indonesia, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan akses pelayanan publik, penguatan daya saing, hingga pengurangan kesenjangan antar wilayah.
“RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, tapi peta jalan strategis yang menuntun pembangunan lima tahun ke depan.
Maka, perumusannya harus dilakukan secara teknokratik, partisipatif, akuntabel, dan berwawasan lingkungan,” tegas Restuardy dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Kamis (26/6/2025).
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kesiapan teknologi dan administrasi. Dari 7 kabupaten/kota di Papua Barat, ternyata baru Kabupaten Kaimana yang telah mengunggah Peraturan Daerah RPJPD ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan dalam digitalisasi administrasi pemerintahan.
Restuardy mengingatkan pentingnya semua daerah untuk segera melengkapi data dan dokumen yang diperlukan. Hal ini penting agar seluruh kabupaten/kota dapat memperoleh fasilitas maksimal dalam proses konsultasi RPJMD mereka.
Penyusunan RPJMD kali ini menggunakan pendekatan yang lebih modern dan strategis. Pemerintah daerah diminta mengacu pada Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2025 yang menekankan penggunaan logic model dan systems thinking. Pendekatan ini akan membuat perencanaan pembangunan lebih sistematis dan terukur.
Yang menarik, RPJMD ini juga harus mengakomodasi visi, misi, dan program kepala daerah terpilih sambil tetap mempertimbangkan transisi menuju pembangunan jangka panjang 2045. Ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan pembangunan lintas periode kepemimpinan.
“Kualitas perencanaan akan menentukan efektivitas pembangunan. Konsultasi ini bukan sekadar formalitas, tapi momentum untuk memastikan Papua Barat dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Restuardy dengan penuh optimisme.
Melalui konsultasi ini, Kemendagri berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menyempurnakan dokumen rancangan awal RPJMD secara menyeluruh. Selain itu, diharapkan seluruh kabupaten/kota di Papua Barat dapat segera menyiapkan dan memproses dokumen RPJMD mereka tepat waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk memastikan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terdepan seperti Papua Barat, dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Selamet/Tim)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan