MAMUJU, GEMADIKA.com – Momentum penting tengah menanti Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Pemprov Sulbar tengah mempersiapkan diri menghadapi evaluasi nasional yang akan menentukan masa depan reformasi birokrasi di daerah.
Persiapan intensif dilakukan jelang pelaksanaan Koordinasi dan Asistensi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) yang dijadwalkan berlangsung pada (8/07/2025).
Sebagai langkah awal, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar menggelar rapat koordinasi internal pada Senin (7/07/2025).
Suasana Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar tampak serius namun penuh semangat ketika Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, membuka acara persiapan tersebut. Dalam arahannya, ia memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir tepat waktu.
“Berbicara mengenai budaya kerja sebaiknya berangkat dari hal kecil, seperti melaksanakan kegiatan tepat waktu,” kata Herdin dengan tegas.
Herdin menjelaskan bahwa era kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga memiliki fondasi filosofi yang kuat. Mereka berangkat dari kearifan lokal Mamuju yakni Sipokannyang yang mengandung makna saling percaya.
“Filosofi Sipokanynyang itu kita berangkat dari RB. Jadi kalau masyarakat sudah percaya atau trust kepada kita, maka tentunya kita akan dinilai berkinerja baik,” ucapnya dengan penuh keyakinan.
Plh Sekprov Sulbar menekankan pentingnya membangun kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Inspektorat, dalam mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi. Menurutnya, perubahan mindset sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman.
“Kita jadikan RB sebagai kebutuhan bukan kewajiban. Sekarang ini kita dituntut agar proses kerja kita yang cepat dan mengetahui informasi yang valid,” tutup Herdin.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, menyampaikan komitmen yang tinggi dari Pemprov Sulbar dalam mempercepat implementasi program-program strategis tersebut.
“Kita berharap kegiatan asistensi SAKIP, RB, dan ZI akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel sebagaimana misi Bapak Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas,” kata Rahmah dengan penuh optimisme.
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Timothius, menjelaskan bahwa kegiatan persiapan ini merupakan respons terhadap undangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kementerian tersebut akan menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan asistensi terhadap instansi pemerintah daerah.
“Kepada perangkat daerah silahkan dipersiapkan bahan untuk kegiatan tanggal 8 Juli 2025 besok, sekiranya ada pertanyaan boleh disampaikan hari ini, atau disampaikan besok. Demikian juga kiranya materi-materi disiapkan untuk kita upload di portal RB,” jelas Timothius.
Ia menambahkan informasi penting bahwa terjadi perubahan penanganan Zona Integritas. “Untuk ZI tahun sebelumnya ditangani oleh Inspektorat Daerah, namun mulai tahun 2025 diserahkan ke Biro Organisasi,” ungkapnya.
Kegiatan persiapan ini menunjukkan keseriusan Pemprov Sulbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Evaluasi nasional yang akan dilakukan besok menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dan menentukan langkah-langkah perbaikan ke depan. (Antyka)
