Demo di DPR, Massa Tuntut Pembubaran dan RUU Perampasan Aset Disahkan, Puan Maharani dan Dasco Angkat Bicara

JAKARTA, GEMADIKA.com –  Aksi demonstrasi kembali mewarnai halaman depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8/2025). Ribuan massa yang hadir menyuarakan sejumlah tuntutan keras, mulai dari pembubaran DPR, penghapusan gaji dan tunjangan anggota dewan, hingga percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Suasana aksi berlangsung cukup dinamis dengan berbagai spanduk dan orasi yang mengkritisi kinerja lembaga legislatif. Tuntutan massa tersebut mendapat sorotan publik lantaran menyinggung langsung kredibilitas DPR serta pentingnya kejelasan sikap terhadap RUU strategis yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, menegaskan bahwa DPR tetap membuka pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

“Kami akan tetap menampung semua aspirasi dan masukan dari masyarakat. Semua akan kami satukan demi membantu memperbaiki kinerja DPR agar bersama-sama membangun bangsa dan negara,” ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa DPR menghormati sepenuhnya hak masyarakat dalam menyatakan pendapat di muka umum.

“Pada dasarnya DPR menghormati hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Tentunya aspirasi masyarakat akan kami terima dengan baik,” kata Dasco, dikutip dari CNBC Indonesia.

Lebih lanjut, Dasco menambahkan bahwa DPR akan melakukan introspeksi atas berbagai kritik yang disampaikan. Namun, ia mengimbau agar masyarakat menyuarakan aspirasi dengan tetap menjaga ketertiban serta mengikuti aturan hukum.

“Kami mengimbau masyarakat atau adik-adik yang menyuarakan aspirasi ke DPR agar tetap tertib dan mematuhi ketentuan yang ada,” ujarnya.

Aksi di Senayan ini menjadi sorotan publik karena tidak hanya mengkritisi kinerja DPR, tetapi juga menuntut percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset yang selama ini dinilai krusial dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.