Sri Mulyani Pangkas 15 Pos Belanja Negara di 2026: Dari ATK Sampai Infrastruktur Kena Hemat

JAKARTA, GEMADIKA.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengayunkan “pedang pemangkas” untuk anggaran negara tahun depan. Kali ini, 15 jenis belanja kementerian dan lembaga (K/L) wajib dihemat demi menjaga kestabilan fiskal dan memfokuskan dana pada program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan penghematan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mulai berlaku sejak 5 Agustus 2025.

Strategi Jitu untuk Keberlanjutan Fiskal

PMK terbaru ini bukan sekadar upaya penghematan biasa. Sri Mulyani merancang strategi yang lebih terstruktur untuk memastikan anggaran negara dapat mendukung visi pembangunan pemerintahan baru tanpa mengganggu layanan publik essential.

“Hasil efisiensi utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 2 ayat (3) aturan tersebut, dikutip Kamis (7/8/2025).

Yang menarik, efisiensi ini tidak hanya berlaku untuk belanja K/L tetapi juga menyasar Transfer ke Daerah (TKD), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam optimalisasi anggaran di semua lini.

15 Pos Belanja yang Masuk “Daftar Hitam”

Berbeda dengan aturan sebelumnya yang mencakup 16 item, PMK baru ini lebih fokus dengan 15 sasaran efisiensi. Item “belanja lainnya” yang sebelumnya ada dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 kini dihapus dari daftar.

“Besaran efisiensi anggaran belanja untuk masing-masing kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari besaran belanja per item per jenis belanja,” jelas Pasal 3 ayat (2) beleid tersebut, dikutip Kamis (7/8).

Daftar 15 Pos Belanja yang Wajib Dihemat:

1. Alat tulis kantor – Penghematan dimulai dari hal-hal kecil
2. Kegiatan seremonial – Protokoler dan acara-acara formal
3. Rapat, seminar, dan sejenisnya – Pertemuan dan diskusi
4. Kajian dan analisis – Studi dan penelitian internal
5. Diklat dan bimtek – Pelatihan dan bimbingan teknis
6. Honor output kegiatan dan jasa profesi – Pembayaran hasil kerja
7. Percetakan dan souvenir – Materi promosi dan kenang-kenangan
8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan – Biaya sewa operasional
9. Lisensi aplikasi – Software dan sistem digital
10. Jasa konsultan – Tenaga ahli eksternal
11. Bantuan pemerintah – Subsidi dan bantuan
12. Pemeliharaan dan perawatan – Maintenance fasilitas
13. Perjalanan dinas – Transportasi dan akomodasi
14. Peralatan dan mesin – Investasi barang modal
15. Infrastruktur – Pembangunan fisik

Fleksibilitas dalam Kekakuan Aturan

Meski terkesan kaku, aturan ini sebenarnya memberikan ruang fleksibilitas bagi K/L. Jika suatu kementerian tidak dapat memenuhi target efisiensi pada item tertentu, mereka diperbolehkan melakukan penyesuaian asalkan total efisiensi tetap tercapai.

“Menteri keuangan dapat melakukan penyesuaian item belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan arahan presiden,” tulis Pasal 3 ayat (5) soal peluang menambah item efisiensi.

Yang terpenting, empat hal pokok tidak boleh terganggung: belanja pegawai, operasional kantor, tugas dan fungsi dasar, serta pelayanan publik. Pemerintah bahkan menekankan agar tidak terjadi pengurangan pegawai non-ASN yang masih aktif, kecuali kontraknya memang berakhir.

Mekanisme Pengawasan Ketat

PMK ini juga mengatur mekanisme pengawasan yang ketat. Setelah K/L mengidentifikasi pos-pos yang akan dihemat, usulan revisi anggaran harus mendapat persetujuan DPR RI terlebih dahulu.

“Rencana efisiensi anggaran belanja disampaikan kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat terkait untuk mendapat persetujuan, sepanjang dipersyaratkan sesuai dengan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 6.

Setelah Kemenkeu menyetujui, anggaran akan diblokir dan K/L mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang mencantumkan pagu efektif dan pagu yang diblokir.

“Pintu Darurat” untuk Situasi Kritis

Namun, Sri Mulyani tidak menutup kemungkinan pembukaan blokir anggaran dalam kondisi tertentu. Ada tiga situasi yang memungkinkan “pintu darurat” ini dibuka:

1. Kebutuhan esensial: belanja pegawai, operasional kantor, tugas fungsi dasar, dan pelayanan publik
2. Program prioritas: kegiatan prioritas Presiden Prabowo Subianto
3. Revenue generating: kegiatan yang dapat menambah penerimaan negara

“Menteri Keuangan memberikan arahan pembukaan blokir kepada Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan arahan dari presiden,” tulis Bagian Kedua Pasal 13 ayat (3).

Menunggu Angka Pasti dari Presiden

Satu hal yang masih ditunggu publik adalah besaran persentase efisiensi yang harus dipenuhi masing-masing K/L. Sri Mulyani belum merinci angka pasti karena menunggu Presiden Prabowo Subianto membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025 mendatang.

“Menteri Keuangan menyampaikan besaran efisiensi anggaran belanja kepada masing-masing kementerian/lembaga,” tulis Pasal 3 ayat (6).

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal sambil memastikan program-program strategis tetap berjalan optimal. Efisiensi bukan berarti pengurangan kualitas, melainkan optimalisasi penggunaan setiap rupiah anggaran negara.