SULBAR, GEMADIKA.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Rapat Konsultasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama komisi terkait untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, Kamis (14/8/2025).
Rombongan BPKPD Sulbar dipimpin langsung oleh Kepala BPKPD, Mohammad Ali Chandra, didampingi Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah, Muhammad, Pejabat Fungsional Perencana, Ibnu Munandar, serta sejumlah staf.
Pembahasan KUA-PPAS 2026 kali ini menitikberatkan pada efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan daerah. Fokus ini menjadi landasan agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Sulbar.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS tidak hanya berkutat pada angka, tetapi juga menentukan arah kebijakan masa depan daerah.
“Efisiensi dan pemerataan menjadi kata kunci. Kita ingin memastikan APBD 2026 benar-benar mendukung prioritas pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Sulbar,” ujarnya.
Sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, pembahasan diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyelaraskan arah kebijakan fiskal, sehingga program pembangunan di tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas daerah.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, BPKPD Sulbar bertekad mengawal setiap tahapan perencanaan anggaran agar APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok Sulbar. (Antyka)
