Menkeu Purbaya Kritik Keras Pertamina: “Malas-Malasan Bangun Kilang, APBN Jebol!”

JAKARTA, GEMADIKA.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik keras terhadap PT Pertamina (Persero) yang dinilai lambat dan tidak serius dalam membangun kilang minyak baru. Bahkan, dengan tegas ia menyebut Pertamina “malas-malasan” dalam menjalankan tanggung jawab strategis tersebut.

Pernyataan kontroversial ini disampaikan Menkeu saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

“Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuman pertaminanya malas-malesan saja,” kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, dikutip dari siaran TV Parlemen, Rabu (1/10/2025).

Subsidi BBM Terus Membengkak

Menurut Purbaya, kelambanan Pertamina dalam membangun kilang minyak baru berdampak serius pada keuangan negara. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) terus membengkak dari tahun ke tahun karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor BBM, terutama solar dan diesel.

“Subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun, BBM tuh solar, diesel, kita banyak impornya sampai puluhan miliar dollar setahun,” beber Purbaya.

Tingginya volume impor BBM tidak hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga berdampak buruk pada neraca perdagangan Indonesia. Padahal, pembangunan kilang minyak baru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi BBM dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

Yang membuat Menkeu semakin frustasi, kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun tanpa ada solusi nyata. APBN terus tersedot untuk menyubsidi BBM impor yang harganya kerap melonjak tinggi mengikuti fluktuasi harga minyak dunia.

“Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak, enggak pernah,” ucap Purbaya.

Janji 7 Kilang dalam 5 Tahun: Hanya Omong Kosong?

Purbaya kemudian mengungkit janji Pertamina pada 2018 silam untuk membangun tujuh kilang baru dalam waktu lima tahun. Namun, hingga 2025 atau sudah tujuh tahun berlalu, tak satu pun kilang baru yang berhasil dibangun.

Saat itu, Purbaya menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di bawah Luhut Binsar Pandjaitan, sehingga ia sangat memahami kronologi janji tersebut.

“Mereka (Pertamina) akan bangun tujuh kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan enggak ada satu pun, jadi bapak tolong kontrol mereka juga,” kata Purbaya meminta dukungan anggota DPR.

Investor China Ditolak Pertamina

Lebih mengejutkan lagi, Purbaya mengungkapkan bahwa pada 2018 terdapat investor asal China yang menawarkan diri untuk membangun kilang minyak baru di Indonesia dengan skema yang sangat menguntungkan.

Investor tersebut bersedia membangun kilang dengan syarat Pertamina harus membeli produk BBM mereka. Bahkan, mereka menjanjikan bahwa setelah beroperasi selama 30 tahun, kilang tersebut bisa diambil alih oleh Pertamina secara cuma-cuma tanpa biaya tambahan.

Namun yang terjadi, tawaran menarik tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh Pertamina. Alasannya, Pertamina berdalih sudah merencanakan pembangunan tujuh kilang baru sendiri, sehingga bila menerima proposal dari China, dikhawatirkan akan terjadi kelebihan kapasitas produksi.

“Mereka bilang iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang enggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan,” ucap Purbaya.

DPR Diminta Tekan Pertamina

Menkeu meminta DPR sebagai lembaga legislatif untuk ikut mendesak dan mengawasi Pertamina agar segera merealisasikan pembangunan kilang minyak baru. Menurutnya, hal ini sangat krusial untuk mencegah APBN terus jebol akibat beban subsidi BBM impor.

“Dari saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol (Pertamina), karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana dari Singapura,” tegas Purbaya.

Ia menekankan bahwa Indonesia terus mengalami kerugian besar karena harus mengimpor BBM, sebagian besar dari Singapura, dengan harga yang tidak stabil dan cenderung mahal.

Realisasi Subsidi Energi 2025

Berdasarkan data APBN 2025, pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi sebesar Rp498,8 triliun. Hingga Agustus 2025, realisasinya sudah mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari total pagu anggaran.

Realisasi subsidi dan kompensasi energi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta peningkatan volume barang bersubsidi.

Data per akhir Agustus 2025 menunjukkan adanya peningkatan konsumsi berbagai barang bersubsidi yang signifikan. Konsumsi BBM tumbuh sekitar 3,5 persen, LPG 3 kg naik 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi bertambah 3,8 persen, dan pupuk mengalami lonjakan sebesar 12,1 persen.

Dengan angka-angka tersebut, tidak heran jika Menkeu mendesak agar Pertamina segera mengambil langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan impor BBM melalui pembangunan kilang-kilang baru.

Pertamina Belum Merespons

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik keras yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan. Publik menantikan klarifikasi dan penjelasan dari perusahaan pelat merah ini mengenai rencana konkret pembangunan kilang minyak yang sudah tertunda bertahun-tahun.

Kritik Menkeu terhadap Pertamina ini menjadi sorotan publik mengingat perusahaan milik negara tersebut memiliki peran sangat strategis dalam ketahanan energi nasional. (***)