JAKARTA, GEMADIKA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun-tahun mendatang. Namun, opsi tersebut akan sangat bergantung pada masuknya investasi dari sektor swasta.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat membahas kelanjutan proyek IKN di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11). Ia memastikan bahwa meskipun tidak secepat sebelumnya, pembangunan ibu kota baru Indonesia tetap berjalan sesuai rencana.
Swasta Mulai Bangun Perumahan di IKN
Menkeu mengungkapkan, pemerintah telah menyetujui keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan di kawasan IKN sebagai bagian dari strategi pendanaan jangka menengah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pemerintah sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.
“Yang jelas, yang udah kita setujuin adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya udah mulai jalan tuh pembangunan rumahnya,” ujar Purbaya.
Purbaya kemudian membuka kemungkinan anggaran negara untuk IKN bisa ditambah jika diperlukan pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah investasi swasta mulai mengalir.
“Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah (APBN) kita keluarkan lagi,” imbuhnya.
Tegas Bantah Prediksi “Kota Hantu”
Purbaya dengan tegas membantah pemberitaan media asing yang meramalkan IKN akan menjadi “kota hantu” akibat keterbatasan anggaran. Ia meminta publik Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh prediksi dari luar negeri yang menurutnya sering kali meleset.
“Saya enggak tahu kan tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan seperti apa (soal IKN). Kalau (menurut) saya sih enggak akan jadi kota hantu. Kalau ekonominya udah bagus, uang saya (di Kementerian Keuangan) akan banyak nanti. Jadi Anda enggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi orang luar. Itu sering salah kok,” ucapnya dengan nada meyakinkan.
Pernyataan ini merupakan respons terhadap laporan media Inggris, The Guardian, yang menulis bahwa proyek pembangunan IKN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mandek dan berisiko berubah menjadi “ghost city”.
Dalam artikelnya, media tersebut menyoroti turunnya porsi pendanaan negara untuk IKN dari 2 miliar poundsterling (sekitar Rp 40 triliun) pada 2024 menjadi 700 juta poundsterling (sekitar Rp 14 triliun) pada 2025.
Anggaran 2026: Hanya Rp 6,26 Triliun Disetujui
Sebelumnya, Otorita IKN (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,92 triliun untuk tahun 2026. Namun, usulan tersebut tidak sepenuhnya disetujui. Akhirnya, anggaran OIKN untuk tahun depan hanya ditetapkan sebesar Rp 6,26 triliun.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, mengakui bahwa pemotongan anggaran ini akan berdampak pada kecepatan pembangunan.
“Ya pastinya akan memengaruhi (pembangunan IKN). Bisa mundur lagi kan,” kata Basuki.
Alokasi Anggaran: Untuk Apa Saja?
Basuki menjelaskan rincian penggunaan dana Rp 6,26 triliun yang telah disetujui. Sebagian besar, yaitu Rp 4,73 triliun, akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan kompleks gedung-gedung penting seperti DPR, MPR, Mahkamah Agung (MA), serta Gedung Komisi Yudisial (KY).
Sementara itu, sekitar Rp 600 miliar akan dialokasikan untuk pengelolaan gedung dan kawasan yang telah diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada OIKN. Ini termasuk Kantor Presiden dan Istana Negara, kantor Kementerian Koordinator, pengelolaan air minum, pemeliharaan jalan dan terowongan multi-utilitas, pemeliharaan kawasan hijau di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta pengelolaan sanitasi dan persampahan.
Dana sisanya, sekitar Rp 930 miliar, akan digunakan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan program operasional OIKN.
Usulan Rp 14,92 Triliun Bagian dari Tahap Dua
Basuki menambahkan bahwa usulan tambahan anggaran Rp 14,92 triliun yang diajukan OIKN sebenarnya masih merupakan bagian dari anggaran pembangunan tahap kedua IKN yang telah disetujui sebelumnya, dengan total sebesar Rp 48,8 triliun.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyetujui anggaran tersebut untuk membiayai pembangunan kompleks legislatif seperti Gedung DPR, kompleks yudikatif seperti Gedung Mahkamah Agung, serta berbagai komponen pendukung lainnya.
Dana Rp 48,8 triliun itu juga akan digunakan untuk memelihara infrastruktur yang sudah ada, termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan apartemen ASN yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR.
Optimisme di Tengah Tantangan
Meskipun menghadapi berbagai tantangan pendanaan, pemerintah tetap optimis bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut. Dengan strategi melibatkan investasi swasta dan pengelolaan anggaran yang efisien, IKN diharapkan dapat menjadi kota modern yang berkelanjutan, bukan sekadar megaproyek yang terbengkalai.
Purbaya kembali menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap proyek ini.
“Harusnya sudah mulai jalan pembangunannya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah yang kita keluarkan lagi,” kata Purbaya.
