REMBANG, GEMADIKA.com – Rencana pembangunan jalan lingkar Lasem-Rembang-Kaliori sepanjang sekitar 25 kilometer kembali menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Rembang. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memastikan bahwa proyek vital yang diharapkan mampu mengurai kemacetan Jalur Pantura tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Bupati Rembang, Harno, secara tegas menyatakan bahwa kendala terbesar terletak pada kewajiban daerah untuk menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik nantinya akan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.
“Jalan lingkar itu aturannya pemerintah daerah yang harus menyediakan lahannya. Jadi pembebasan lahan itu APBD, kalau pembangunan dari pusat. Untuk pembebasan lahan di Rembang jangan ditanyakan untuk saat ini, saya jelaskan tidak mampu,” ujar Bupati Harno.
Bupati Harno memaparkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih sangat terbatas. Porsi transfer dana dari pusat sebagian besar terserap habis untuk belanja pegawai, membuat alokasi untuk pembebasan lahan proyek infrastruktur besar menjadi mustahil.
“Dengan transfer daerah, untuk gaji pegawai saja 54%. Jadi untuk tahun ini jelas tidak mampu. Tahun-tahun berikutnya kita lihat situasi. Pikiran dan rencananya tetap ada, kita akan berupaya. Tapi bagaimana caranya untuk membebaskan lahan tersebut,” jelasnya.
Gagasan pembangunan jalan lingkar Rembang sendiri sudah muncul sejak tahun 2015. Jalur alternatif ini direncanakan melintasi tiga kecamatan dan bertujuan utama untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Pantura, khususnya ruas Clangapan-Pamotan.
Pantauan di lapangan menunjukkan, kepadatan di Jalur Clangapan-Pamotan kerap terjadi pada jam-jam sibuk, terutama saat berangkat dan pulang kerja karyawan pabrik. Situasi ini diperparah dengan banyaknya kendaraan berat yang melintas, sehingga secara signifikan meningkatkan risiko kecelakaan di wilayah tersebut.
Warga berharap proyek jalan lingkar ini segera berjalan mengingat urgensinya bagi keselamatan dan kelancaran mobilitas ekonomi. Namun, untuk sementara, realisasi proyek tersebut tetap harus bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan skema pembebasan lahan yang akan dipersiapkan Pemkab Rembang ke depan. (Ezra)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan